Korupsi Sepatu, KSAU: Itu Urusan Perusahaan Tender

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Kamis, 16 Mei 2013 16:29 WIB

KASAU Marsdya TNI Ida Bagus Putu Dunia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia angkat bicara soal perkembangan dugaan korupsi pengadaan sepatu olahraga di institusinya. Menurut Ida Bagus, penyidik internal TNI AU sudah memproses masalah tersebut.

Namun, Ida Bagus tak mau menjelaskan proses yang ia maksud. Dia hanya menyatakan bahwa TNI AU tidak mengalami kerugian. Begitu pula saat diminta tanggapan soal dugaan keterlibatan perwira tinggi TNI AU.

"Soal wanprestasi sepatu, itu urusan perusahaan pelaksana tender, kami tak mau tahu," kata Ida Bagus yang ditemui Tempo di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2013.

Angkatan Udara hanya mau menerima sepatu olahraga sesuai spesifikasi yang disepakati. Jika sepatu yang diberikan CV Kreasi Dipta Mandiri, pemenang tender, di bawah spesifikasi, Ida Bagus tak mau menerima. Bahkan, dia menyebut TNI AU hanya akan membayar sepatu yang sesuai spesifikasi.

Menurutnya, CV Kreasi Dipta Mandiri sudah mengganti sepatu-sepatu olahraga yang kondisinya di bawah spesifikasi. "Sudah diganti dengan yang bagus. Tanya saja ke perusahaannya."

INDRA WIJAYA



Baca juga Berita Populer Lainnya:
Indoguna Akui Setor Uang ke PKS
Fathanah Akui Indehoy dengan Maharani
Fathanah Ketahuan Curi Dokumen KPK
Ahmad Zaky Disebut Minta Jatah Fee Impor Sapi
Kisah Penjual Gorengan yang Anaknya di Jerman

Pengadaan Barang dan JasaTentara Nasional Indonesia Angkatan Udara | TNI AU

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

25 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

35 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

58 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

58 hari lalu

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya

Rekomendasi