Putri Gubernur Banten Jalani Pemeriksaan Bawaslu

Reporter

Selasa, 14 Mei 2013 21:12 WIB

TEMPO.CO, Serang -Setelah dua kali mangkir, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Andiara Aprilia, akhirnya memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Selasa, 14 Mei 2013. Andiara diperiksa seputar dugaan pelanggaran pemilu, dengan membagikan alat peraga kampanye di luar jadwal tahapan pemilu.

Berdasarkan pantauan di sekretariat Bawaslu Jalan Ki Ajurum No 101, Cipocok Jaya, Kota Serang, Andiara datang sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan mobil Pajero sport putih bernopol B 1590 NJC. Ia didampingi suami dan sejumlah tim pemenanganya.

Setibanya di sekretariat Bawaslu, terperiksa dalam kasus pelanggaran pemilu tersebut langsung memasuki ruang pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang berlangsung tertutup itu, putri Gubernur Banten itu mengaku dicecar sekitar 23 pertanyaanya, terkait kapasitasnya hadir dalam acara May Day pada 1 Mei di alun-alun Barat, Kota Serang. Ia juga diduga membagikan alat peraga kampanye berupa kalender terhadap peserta peringatan hari buruh internasional tersebut.

Usai menjalani pemeriksaan Andiara menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian kalender di acara May Day tersebut. Dia mengaku hanya hadir dalam acara tersebut sebagai kapasitas pengusaha yang memiliki karyawan.


"Saya memang hadir sebagai pengusaha, saya punya ibu dan saya ingin berkontribusi terhadap acara itu, makanya saya hadir," ujar Andiara usai menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Banten Eka Satialaksamana, menyatakan pemeriksaan Andiara terkait dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu saat acara May Day pada 1 Mei lalu di Alun-alun Barat, Kota Serang.

Eka mengaku, menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dialukukan Andiara dengan membagikan sejumlah alat peraga kampanye, yang dibagikan diluar tahapan. "Pertanyaanya seputar dugaan pelanggaran, terkait pembagian alat praga kampanye yang dibagiakan diluar tahapan," kata Eka.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan pihaknya belum bisa menyimpulkan. Ia beralasan tidak hanya Andiara yang dimintai keterngan dalam kasus itu. Ada juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Erik Syohabudin yang diperiksa. "Ya nantilah kesimpulannya," katanya.

WASI'UL ULUM

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

35 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

38 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

39 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

43 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

47 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

53 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

54 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

57 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

59 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya