TEMPO.CO, Jember-Sebanyak 44 desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur memilih kepala desa (kades), Selasa, 14 Mei 2013. "Kamis (16 April) besok empat puluh desa,"ujar Najib, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember.
Sejak pagi hingga siang ini lebih 500 orang polisi dan 300 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengawal proses pemilihan. Proses pemilihan langsung itu, kata Najib, sangat rawan konflik. "Selain interaksi langsung para pemilih, juga tingkat kedewasaan berpolitik warga desa juga masih belum seperti di daerah kota."
Mulai Maret 2013, sebanyak 161 desa di Kabupaten Jember menggelar pemilihan kepala desa baru secara serentak. Pemkab Jember membagi jadwal Pilkades dalam tiga gelombang. Maret sebanyak 63 desa, Mei 84 desa dan Nopember di 14 desa. "Juli tidak jadi diadakan pilkades karena menjelang pemilihan gubernur (Agustus)."
Wakil Kepala Kepolisian Resort Jember Komisaris Cecep Susatya mengatakan sampai saat ini proses pemilihan kepala desa di 44 desa berlangsung lancar dan aman. "Meriah tapi aman dan kondusif. Mudah-mudahan terus begitu."
Pantauan Tempo, di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa dan Desa Sukogidri, Kecamatan Ledokombo, proses pemilihan berlangsung sejak pagi hingga siang ini. Ada enam dan lima calon yang bersaing dalam pemilihan itu. Meski dijaga ketat aparat kepolisian, namun warga desa mengakui judi taruhan dalam proses pemilihan itu tetap berlangsung. "Ya, sejak seminggu lalu tetap ada. Sekarang ini gong-nya," kata Anas, penduduk Desa Sukogidri.
'Bursa taruhan' kecil-kecilan juga nampak di sekitar lokasi pemilihan. Mereka berkelompok di warung-warung dadakan di sekitar acara Pilkades. "Ya, iseng-iseng sambil nunggu penghitungan,"kata Totok, warga Kemuning Lor yang mengaku pasang taruhan Rp100 ribu.
MAHBUB DJUNAIDY
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita Terpopuler:
Saksi Baru Fathanah: Dewi Kirana
Dikunjungi Komnas HAM, Warga Sebut Jokowi Bohong
Menara Saidah Miring, Pemda Jakarta Ikut Salah
Tindakan PKS Dinilai Kriminalisasi KPK
Rumah Luthfi Hasan Ternyata Atas Nama Ahmad Zaky
Wali Kota Bekasi: Penutupan Masjid Ahmadiyah Sah
Berita terkait
Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun
34 hari lalu
Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan
Baca SelengkapnyaAdhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur
16 Februari 2024
Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023
2 Juni 2023
Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar
8 Mei 2023
Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan anggaran Rp 6,6 miliar untuk perhelatan Pilkades serentak 2023.
Baca SelengkapnyaPilkades Kabupaten Bogor Hari ini, 1.096 Personel Kepolisian Dikerahkan Jaga 583 TPS
12 Maret 2023
Pilkades Bogor pada 12 Maret 2023 dilaksanakan di 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor.
Baca SelengkapnyaICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki
29 Januari 2023
ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.
Baca SelengkapnyaPemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta
2 Oktober 2022
Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.
Baca SelengkapnyaJawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak
3 Mei 2022
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.
Baca SelengkapnyaPT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data
14 Oktober 2021
Sejak pemasaran pertamanya di awal tahun 2015, PT INTI telah memasarkan produk E-KTP Reader sebanyak 12.463 unit.
Baca SelengkapnyaPPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda
2 Juli 2021
Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunda Pilkades serentak itu dari 4 Juli menjadi 18 Juli 2021.
Baca Selengkapnya