Salah, Polisi Ingin Diliput Agar Terlihat Wah

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 11 Mei 2013 13:05 WIB

Sejumlah anggota brimob berjaga di sekitar lokasi penggerebekan teroris di Kampung Batu Rengat, Bandung, Rabu (8/5). Empat terduga teroris ini berinisial HR, TD, BD, dan AG. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Soekarna menampik jika polisi yang ingin diliput agar terlihat wah. Kendati begitu, Nanan juga mengakui kepintaran media massa yang memiliki jaringan kontributor dan kenalan di internal polisi. "Meski ditutupi, informasi soal teroris pun akhirnya terendus juga," kata Nanan, ditemui di sela-sela Seminar Ekonomi dan Hukum Pra Konferensi Wilayah NU di Empire Palace Surabaya, Sabtu, 11 Mei 2013.


Karena itu, Nanan berharap agar polisi dan media bersinergi mendukung penegakkan hukum. Yang tak kalah penting adalah media bisa mengedukasi masyarakat bagaimana upaya pencegahan, upaya deradikalisasi, dan upaya penyadaran.

Jangan sampai teroris justru menggunakan media untuk meneror dan menyebarkan teror. Menurut Nanan, media bisa menjadi sarana bagi teroris untuk menakut-nakuti masyarakat. Dengan tampil di media dan membuat dunia tahu, maka teroris mengganggap dirinya berhasil menyebarkan teror.

Nanan juga meminta masyarakat untuk membantu polisi dengan meningkatkan kewaspadaan jika di tengah-tengah mereka terdapat penghuni baru ataupun kelompok yang mencurigakan.

Selain itu, Nanan mengaku ada hal kontradiktif antara polisi dan terduga teroris. Keinginan polisi untuk menangkap pelaku dalam keadaan hidup berlawanan dengan tujuan teroris mati syahid. Ia mencontohkan saat penggerebekan di Bandung, polisi berusaha membujuk pelaku untuk menyerahkan diri. Bahkan, Nanan sendiri turun tangan membujuk pelaku dengan bahasa Sunda. Tapi ternyata tidak berhasil. Bagi para teroris, menyerahkan diri sama dengan berkhianat. Sedangkan jihad nilainya lebih tinggi. Karena itu, semua kalangan masyarakat perlu meluruskan kembali makna jihad.


AGITA SUKMA LISTYANTI



Terhangat:

Teroris
| Edsus FANS BOLA | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh


Baca Juga:

Reuni Mesra Ahmad Fathanah & Istri Mudanya

PKS Bungkam Soal Kicauan Mahfudz Siddiq

KPK: PKS Jangan Membalikkan Fakta

Fatin Lupa Lirik, Bebi: Ini Bukan Idola Cilik

Ahok: Komnas HAM Tidak Paham Keadilan

Rumah Seharga Rp 5,8 M, Fathanah Masih Nunggak

Ahok: Pemprov Tak Perlu Datang ke Komnas HAM

Istri Wali Kota Belanda Berebut Foto Bareng Jokowi

Ahok Ingin Tahu Alasan Detil Penolakan Deep Tunnel

Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

12 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya