TEMPO Interaktif, Medan:Ratusan mahasiswa, elemen masyarakat dan buruh melakukan aksi unjuk rasa pada saat pelantikan 83 orang Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2004-2009, Selasa (14/9). Aksi unjuk rasa ini berlangsung beberapa gelombang dan masing –masing melakukan orasi dan berkumpul di ruas jalan Imam Bonjol, di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Para Mahasiswa yang tergambung dalam KAMMI, IMM dan BEM se-Kota Medan menuntut agar Anggota DPRD periode 2004-2009 yang terpilih bersedia untuk menandatangani kontrak sosial. Akan tetapi, sampai aksi berlangsung hingga siang hari, tidak satupun anggota DPRD terpilih keluar untuk menemui para mahasiswa. Aksi ini berlangsung di depan pintu masuk ke Kantor DPRD Sumut.Dalam Aksinya juga, mahasiswa menuntut Anggota DPRD terpilih agar bersedia memenuhi 8 tuntutan rakyat, antara lain supremasi hukum, Bersedia mundur apabila terlibat KKN, Peduli dengan masalah narkoba, perjudian dan maksiat, Menyediakan lapangan kerja, Memberikan pengobatan gratis, serta perhatikan nasib buruh, petani dan masyarakat kecil. Mereka juga menagih janji anggota DPRD yang lalu dan terpilih kembali mengenai nasib mereka yang lama diperjuangkan.Diantara aksi Mahasiswa dan buruh, ada juga aksi dai Gerakan Muda Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB). Mereka menuntut agar KPU dibubarkan karena merasa ketidak adilan dan ketidak profesionalan KPU. Akibat SK yang dikeluarkan KPU Nomor 44/Sk/KPU/2004, satu-satunya wakil partai PIB dari Daerah Pemilihan X Sumut tidak duduk di DPRD Sumut, melainkan digantikan oleh wakil dari Partai Patriot Pancasila. Dari 85 orang, hanya 83 orang anggota DPRD Sumut yang dilantik. Menurut Keputusan menteri dalam negeri, dua orang anggota DPRD, Azwir Sofyan dari PAN dan Mari. B.Haru Sitompul dari PDS ditunda pelantikannya. Azwir Sofyan ditunda pelantikannya dikarenakan tersangkut masalah ijazah palsu dan Mari B. haru Sitompul akibat masalah Interanal partai.Dalam pelantikan ini, dipilih Ketua DPRD Sementara Abdul Wahab Dalimunthe dari partai Golkar dan Wakilnya John Eron Lumbangaol dari PDIP. Aksi unjuk rasa ini tidak mendapat respon positif dari kalangan anggota DPRD terpilih. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan buruh mendesak agar diperbolehkan mamasuki halaman kantor DPRD Sumut. Akan Tetapi hal ini di cegah oleh hampir seribu orang aparat polisi yang diturunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan. Di Tanggarai, sesuai pelatikan, anggota DPRD Sumut keluar melalui pintu samping yang menghubungkan kantor DPRD dengan Bank Mandiri. Sedangkan Beberapa mobil anggota dewan yang melalui pintu keluar kantor, dihalang-halangi oleh pagar betis yang dibangun oleh mahasiswa dan buruh. Namun, dengan bantuan polisi, akhirnya iring-iringan mobil dapat melepaskan diri dari kepungan mahasiswa.Bambang Soed, Hambali Batubara - Tempo News Room