Menteri Agama Suryadharma Ali dan tiga Pimpinan Komisi Ida Fauziah, Jazuli Juwaini (kanan), dan Gondo Radityo Gambiro (kiri), seusai menandatangani penetapan biaya haji dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, (10-7). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatakan masih ada sebagian anggaran Kementerian yang diblokir. ”Semuanya sudah cair kecuali anggaran sebesar Rp 3,9 triliun,” kata Bahrul saat dihubungi, Jumat, 10 Mei 2013.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut adalah anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Bahrul menyebutkan ada tiga pos besar yang tercakup dalam anggaran tersebut, yaitu revisi persiapan kurikulum, biaya operasional perguruan tinggi, dan perluasan pendidikan menengah umum.
Menurut dia, ada anggaran yang masih memerlukan penjelasan lebih dalam dan ada yang harus dibahas ulang. Salah satunya, Bahrul menyebutkan, anggaran untuk kurikulum 2013 yang muncul mendadak pada tahun anggaran 2013. ”Itu kan belum ada anggarannya,” kata dia.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemnterian Agama Nur Syam menjelaskan, pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan dilakukan setelah masa reses berakhir. ”Kami minta waktu pembahasan dilakukan pada pertengahan Mei,” kata Syam saat dihubungi, Jumat, 10 Mei 2013. Syam berharap, pembahasan sudah selesai pada awal Juni mendatang. Soalnya, dia melanjutkan, setelah itu anggaran masih harus ditelaah lagi sebelum menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran.
Anggaran di Kementerian Agama menjadi salah satu yang diblokir selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sebelumnya sudah mengingatkan kementerian dan lembaga agar menyiapkan dokumen pencairan anggaran sesuai tata kelola administrasi yang berlaku. Tujuannya agar tidak terkena blokir yang dapat menghambat pelaksanaan program kerja tahunan. Soalnya, blokir yang tidak dilengkapi dokumen bisa menjadi pemblokiran permanen.
Terkait dengan blokir anggaran, Anny meminta kementerian atau lembaga untuk memberikan perhatian lebih terhadap anggarannya yang masih diblokir. Sebab, bisa jadi anggaran tersebut akan digunakan untuk program prioritas di institusinya. Menurut Anny, seluruh kementerian dan lembaga sudah sangat paham proses itu.
