Menteri Nuh Dinilai Gagal Memberi Keteladanan

Reporter

Rabu, 8 Mei 2013 10:14 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem pendidikan di Indonesia dinilai gagal memberikan keteladanan. Kegagalan ini terasa semakin menguat dalam kisruh penyelenggaraan Ujian Nasional 2013. Ketiadaan sikap rendah hati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menguatkan fakta hilangnya budaya malu dan rendah hati seorang pemimpin.

"Pemimpin mestinya menjadi teladan nilai-nilai asketik dan altrustik," kata J Sumardianta, pengajar SMA Kolese De Britto, Yogyakarta dalam diskusi bertema Pendidikan Kebudayaan dari Zaman Pergerakan Hingga Kini di Serambi Salihara, Selasa, 7 Mei 2013. Namun, fakta yang ditemukan di lapangan pemimpin justru cenderung serakah, egois, dan oportunis.

Sumardianta mengkritik penyelenggaraan ujian nasional yang disebutnya salah kaprah. Menurut dia, semangat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan evaluasi dilakukan pada tingkat masing- masing satuan pendidikan. Tetapi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Badan Standar Nasional Pendidikan justru menyelenggarakan evaluasi untuk menentukan kelulusan. "Peraturan ini harus batal demi hukum," kata dia.

Menurut dia, sistem pendidikan seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak didik untuk mengembangkan gagasannya. Pendidik, seharusnya menjadi pendengar yang baik dan menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan mengajar dan belajar.

Sehingga, kata dia, pendidik yang baik akan mengantarkan siswa menjadi manusia bermental driver atau pengemudi dan winner alias mental juara. "Kurikulum diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan murid," ujarnya.

Abdullah Kallaf, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen menyatakan, pembaharuan kurikulum merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab perubahan. Menurut Abdullah, perkembangan teknologi dan informsi membutuhkan kurikulum yang dinamis. Output kurikulum yang sedang disusun, kata dia, baru bisa dirasakan pada tiga tahun mendatang. "Kurikulum yang baru harus bisa menjawab tantangan enam tahun yang akan datang," kata dia.

Dia menjelaskan, ada sejumlah alasan kenapa kurikulum mesti diperbaharui. Di antaranya, informasi yang tersedia di mana-mana, sistem komputerisasi, sistem yang otomatis dan perubahan komunikasi. Dengan berbagai perkembangan ini, siswa dituntut mencari tahu, memformulasikan masalah, analisis pengambilan keputusan dan mampu berkolaborasi. Dengan sistem ini, peran murid peserta didik dalam proses belajar mengajar akan semakin diperluas. "Peran guru akan dikurangi," kata Kallaf.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik hangat:
Perbudakan Buruh
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry

Baca juga:

Sering Mengingat Masa Lalu Bisa Sebabkan Insomnia

Jangan Anggap Sepele Insomnia

Cara Aman Atasi Gangguan Tidur

Tambah Langsing, Seleksi Alam Berubah pada Wanita

Berita terkait

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Baca Selengkapnya

Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.

Baca Selengkapnya

Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.

Baca Selengkapnya

KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

9 Januari 2019

KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan

18 April 2018

Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan

Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran.

Baca Selengkapnya

Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit

18 April 2018

Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit

Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan.

Baca Selengkapnya

Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA

14 April 2018

Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA

Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika.

Baca Selengkapnya