TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung meminta para sesepuh partai beringin ini untuk tidak hadir dalam pertemuan yang digagas Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG) Kamis, 16 September mendatang. Menurut Akbar, gerakan Fahmi Idris dkk tersebut diluar kebijakan dan keputusan partai menghadapi pilpres putaran kedua. "Saya belum tahu persis bagaimana pertemuan itu, tapi saya coba akan mengecek dan mempelajari rencana tersebut beserta harapan para sesepuh untuk tidak ikuti undangan mereka (FPPG)," jelas Akbar kepada wartawan seusai salat Jumat di kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta, Jumat (10/9).Selain itu, Akbar juga mengaku sudah mengirimkan surat ke seluruh pengurus DPD I dan DPD II cabang di seluruh Indonesia untuk tidak merespon gerakan FPPG ke daerah. Akbar mengakui dirinya terus mencermati dan memonitor gerakan FPPG yang tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Kepada pengurus daerah, Akbar meminta agar taat pada putusan organisasi berkaitan dengan pilpres putaran kedua. Sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, Akbar mengaku kecewa dengan perbedaan pendapat yang mundul ditubuh Golkar saat ini. Satu sisi dia mengaku harus menjalankan keputusan partai yang mendukung Megawati sebagai capres namun disisi lain teman-temannya sendiri melakukan gerakan yang berbeda dengan keputusan partai. Akbar membenarkan DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan surat peringatkan kepada 13 fungsionaris dan anggota Partai Golkar. Dalam surat itu, Akbar mengajak mereka untuk kembali kepada keputusan partai atau siap-siap menerima sanksi organisasi. Tentang sanksi organisasi tersebut, Akbar menuturkan ada mekanisme partai dan tahapan pemberian sanksi sebelum seorang anggota akhirnya dipecat dari keanggotaan partai. Namun sebelum benar-benar menentukan sanksi pemecatan, rapat pleno DPP juga mempertimbangkan situasi dan kondisi partai menjelang pilpres. Ecep S Yasa - Tempo News Room