Perbudakan Buruh, DPR Panggil Menteri Muhaimin

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 6 Mei 2013 15:48 WIB

Petugas kepolisian membawa barang bukti setelah menggerebek sebuah pabrik pembuatan alat dapur yang kerap menyiksa karyawannya di Sepatan, Tangerang, Banten, (3/5). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terkait dengan perbudakan buruh di Tanggerang. DPR menilai perbudakan ini akibat kelalaian pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan.

"Ini betul-betul tidak bisa diterima akal sehat," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2013. Priyo tidak percaya, perbudakan masih terjadi di abad modern dan lokasinya tidak jauh dari Jakarta.

Penyekapan buruh pabrik panci di Tangerang, terkuak
setelah dua buruh, Andi Gunawan, 20 tahun, dan Junaidi, 22 tahun, melarikan diri. Keduanya sudah bekerja selama tiga bulan di perusahaan milik Yuki Irawan itu. Junaidi kabur pada 22 April 2013.

Sebelum lari, ia bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Bersama ke-25 buruh lainnya, Junaidi diangkut dari pabrik pembuatan panci di Sepatan ke pabrik pengolahan limbah aluminium di Dadap, Kosambi. Sekitar subuh, mereka berangkat dengan mobil boks yang dikunci dari luar.

Dari pukul 06.00-24.00, mereka bekerja di pabrik pengolahan limbah Dadap. Kala itulah Junaidi melompati tembok, menerobos semak-semak, lari ke jalan tol, dan menumpang kapal di Pelabuhan Merak, Banten, sampai di Lampung.

Priyo meminta pemilik pabrik diperiksa kesehatan kejiwaannya. Dia menganjurkan agar seusai masa reses DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti persoalan ini. DPR akan memeriksa dan mencari fakta dalam kasus perbudakan ini.

Dia menjelaskan, kasus perbudakan ini mesti diusut tuntas. Priyo menyesalkan kasus ini muncul di tengah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kalangan buruh. "Ini benar-benar satu hal yang membuat kita sangat gundah," kata dia.

Priyo meminta semua pihak tidak lepas tangan dari kasus ini. Termasuk, apakah ada pembiaran dalam perbudakan ini. Dia khawatir kasus ini merupakan fenomena gunung es. Indonesia yang sedang dibangun justru masih ada praktik-praktik perbudakan.

WAYAN AGUS PURNOMO



Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg


Baca juga:

Ini Motif Perbudakan Buruh Panci di Tangerang

Massa Bakar Al-Quran di Masjid Jemaat Ahmadiyah

Ini Kata Dubes Inggris Soal Kantor OPM di Oxford

Anwar Ibrahim Berkicau Menangkan Pemilu Malaysia

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya