Mendagri Resah Pejabat Daerah Mewah-mewahan

Reporter

Kamis, 25 April 2013 20:45 WIB

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan pejabat-pejabat daerah di seluruh Indonesia supaya tidak mengutamakan anggarannya untuk kepentingan mereka. "Rumah pejabatnya mewah, mobilnya mahal, kantornya megah, ini kan tidak pantas. Justru prioritas anggaran itu untuk masyarakat," kata dia diHotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 25 April 2013.

Menurut Gamawan, beberapa kali dia menerima keluhan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyoroti penggunaan dana pemerintah daerah. Di beberapa daerah, pejabatnya terlihat bermewah-mewahan padahal penduduk miskinnya masih di atas 20 persen.

"Belanja aparaturnya makin tinggi, ada yang sampai 72 persen. Artinya tinggal 28 persen untuk orang atau masyarakatnya," ujar dia.

Pemerintah pusat, kata dia, saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membelanjakan anggarannya dengan tidak tepat sasaran. Termasuk sejumlah daerah otonom baru. "Buka semua APBD-nya satu per satu. Awal Mei ini akan saya bahas dengan UKP4, dan nanti akan diserahkan kepada presiden hasil evaluasinya," kata mantan gubernur Sumatera Barat ini.

Soal sanksi, Gamawan tidak mengatakan secara spesifik. "Belum. Nanti akan kita peringatkan satu per satu," kata dia.

MUNAWWAROH

Topik Terhangat:

#Ujian Nasional | #Bom Boston | #Lion Air Jatuh | #Preman Yogya

Baca juga:

Jokowi Tunjukkan Desain Perbaikan Kampung

May Day, Ahok: Akan Ada Panggung untuk Buruh

Sore, Jakarta dan Sekitarnya Bakal Diguyur Hujan

Jalan Layang Casablanca Selesai Dulu, Baru Audit

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

11 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya