TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh membantah bahwa terjadi mark up atau penggelembungan anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sehingga dibintangi atau diblokir Kementerian Keuangan. Ia mengklaim anggaran diblokir karena ada penjelasan yang belum sampai kepada mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo atas penambahan sekitar Rp 9 triliun tersebut.
"Alasannya macam-macam. Yang penting bagi saya anggaran sudah cair dan tidak perlu alasan. Setelah ketemu Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa) sudah beres," kata Muhammad Nuh ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 23 April 2013.
Anggaran Dikti menjadi salah satu alokasi dari 80 persen pagu DIPA Kemendikbud yang belum dicairkan Kementerian Keuangan. Salah satu dugaan pemblokiran adalah terjadinya perubahan pagu anggaran pada 6 Juli 2012 sebesar Rp 30, 97 triliun menjadi Rp 39,51 triliun pada saat persetujuan dengan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, 21 Desember 2012.
Dia menjelaskan, penambahan anggaran terjadi karena kementeriannya ingin menutup atau mengambil alih kebutuhan dana pembangunan atau investasi di beberapa perguruan tinggi. Kementerian memutuskan untuk tidak lagi memberi beban kepada perguruan tinggi dan mahasiswa dalam mengembangkan fasilitas atau gedung. "Dulu kalau mau bangun, perguruan tinggi menarik biaya dari mahasiswa," kata Nuh.
