TEMPO Interaktif, Surabay:Puluhan massa yang terdiri atas organisasi jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, pers mahasiswa dan kalangan intelektual menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya Sabtu (4/9). Massa yang menamakan diri "Koalisi Menentang Kriminalisasi Pers Jatim (KMKPJ)" tersebut gabungan dari beberapa elemen, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, LBH Surabaya, LBH Kemerdekaan Pers, Walhi Jatim, Masyarakat Bantuan Hukum Surabaya dan Masyarakat Antikorupsi. Dari kalangan intelektual nampak hadir dosen Komunikasi Unair, Henry Subijakto dan anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Aribowo.Dalam aksinya, pengunjuk rasa membawa spanduk danposter berisi tuntutan agar dalam kasus yangmenyangkut pers, hakim tidak menggunakan KUHP sepertipenjahat kriminal. Unjuk rasa tersebut sebagai bagiandari aksi solidaritas menjelang dibacakannya vonisterhadap Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, BambangHarymurti, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin(6/9) lusa. Dalam dua butir tuntutannya, KMKPJ mengecam jaksa penuntut umum yang tidak menggunakanUndang-Undang No. 40 tahun 1999 dalam menyelesaikansengketa pers antara Tempo/i> dan pengusaha Tommy Winata.KMKPJ juga memperingatkan hakim bahwa memenjarakanwartawan sama dengan membunuh kebebasan pers dankebebasan berdemokrasi. KMPJ berpendapat, jika BambangHarymurti dinyatakan bersalah dan dikirim ke penjaramaka pers akan mengalami masa represif seperti yangpernah terjadi pada awal era Demokrasi Terpimpin danOrde Baru.Menurut Ketua AJI Surabaya, Sunudyantoro, tuntutankepada pekerja pers menggunakan KUHP akan berujungpada kriminalisasi dan pembangkrutan media. "Tindakan ini merupakan bentuk baru kejahatan negarakepada pers," kata Sunudyantoro.Kukuh S Wibowo - Tempo News Room
Berita terkait
Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina
1 hari lalu
Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.
Baca SelengkapnyaDemonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap
3 hari lalu
Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.
Baca Selengkapnya7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat
4 hari lalu
Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference
4 hari lalu
AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem
9 hari lalu
Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza
Baca SelengkapnyaMahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina
9 hari lalu
Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS
10 hari lalu
Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.
Baca SelengkapnyaGoogle Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
16 hari lalu
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
17 hari lalu
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK
17 hari lalu
2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
