TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Syahrul R. Sempurnajaya, di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap pengurusan izin tempat pemakaman bukan umum di Bogor, Jawa Barat.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyidik menggeledah ruang Kepala Bappebti dengan maksud untuk mencari dokumen terkait kasus suap izin tanah makam. "Tempat tersebut digeledah karena diduga ada jejak-jejak tersangka di sana," kata Johan di kantornya, Jumat, 19 April 2013.
Kasus suap ini terungkap saat KPK menangkap tujuh orang pada Selasa lalu, 16 April 2013, di rest area Cibubur, jalan tol Jagorawi. KPK juga menyita duit suap sebesar Rp 800 juta. Namun, KPK hanya menetapkan empat orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Garindo Perkasa Sentot Susilo, pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumeno, pegawai honorer Kabupaten Bogor Listio Wely Sabu, dan Nana Supriatna dari swasta.
Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher menyusul dijadikan tersangka. Kelimanya pun langsung ditahan KPK di tempat tahanan terpisah. KPK menduga kuat pemberian suap tersebut untuk memuluskan terbitnya perizinan tempat pemakaman bukan umum di Desa Antajaya seluas 100 hektare.
Menurut Johan, penyidik juga menggeledah dua tempat lagi selain di Kantor Bappebti. Yaitu di Apartemen Senopati Lantai 18, Tower 3, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah di Jalan Jaji Jian Nomor 73, Cipete, Jakarta Selatan. Johan mengaku belum mengetahui pemilik kedua tempat tersebut. "Yang jelas penggeledahan ini terkait dengan para tersangka," kata Johan.
RUSMAN PARAQBUEQ
Topik Hangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo
Berita Terpopuler:
Kena Gusur, Warga Waduk Pluit Marah pada Jokowi
Begini Tampang Tersangka Bom Boston sesuai CCTV
Lion Air Jatuh, Boeing Beri Penghargaan Pilot
Jokowi Dilarang 'Nyapres'
Jokowi Tak Suka Ujian Nasional
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
8 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
17 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
17 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
20 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
20 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
23 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya