TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mengakui terlambat memutakhiran data pemilih. Bulan ini semestinya Komisi telah melakukan pencocokan dan penelitian ke lapangan. "Memang ada keterlambatan perekrutan panitia pemuktahiran. Anggaran terlambat cair," kata anggota Komisi, Hadar Nafis Gumay, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 18 April 2013.
Hadar mengatakan proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebetulnya sudah tuntas dilakukan pada awal bulan ini. Panitia itulah yang nantinya akan turun ke lapangan untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih dengan keadaan di lapangan. "Saya kira dalam sepekan mereka sudah bisa ke lapangan," ujarnya.
Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif menyebutkan proses pencocokan dan penelitian dimulai per 1 April 2013. Meski dimulai terlambat, Hadar yakin penetapan Daftar Pemilih Sementara yang jatuh tempo pada 10 Juli mendatang bakal dilaksanakan tepat waktu.
Keterlambatan pemutakhiran juga diakui anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ilham Saputra. Hingga kini KIP Aceh belum menerjunkan panitia pemutakhiran ke lapangan. Namun Ilham mengatakan KIP sudah merekrut panitia pemutakhiran di sebagian besar kecamatan. "Hanya beberapa kecamatan yang belum," katanya.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Arif Wibowo mengatakan Komisi Pemerintahan sudah mendapat penjelasan soal alasan keterlambatan pemutakhiran. Selain anggaran yang terlambat cair, ada masalah data pemilih yang tidak sinkron antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri. "Kami akan mengundang Kementerian dan KPU untuk mengatasi hal ini."
ANANDA BADUDU
Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan
Baca juga:
EDISI KHUSUS Tipu-Tipu Jagad Maya
Sunah Rasul Hakim Setyabudi dan Gratifikasi Seks
Sopir Hakim Setyabudi Tak Tahu Suap Seks Bosnya
@SBYudhoyono Follow Artis-artis Ini
Berita terkait
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
15 jam lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
45 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaKIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
1 Maret 2024
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
1 Maret 2024
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya
28 Februari 2024
Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?
20 Februari 2024
Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaTren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo
14 Februari 2024
Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca Selengkapnya