Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas. Tempo/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Yogyakarta - Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Hemas minta gelar keagamaan yang melekat pada nama suaminya sebagai raja, Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah Keistimewaan Yogyakarta. “Biarkan saja melekat dengan sendirinya dalam paugeran keraton,” kata Hemas kepada Tempo Kamis 18 April 2013.
Gelar Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu berarti `wakil Allah yang mengatur kehidupan beragama`. Gelar itu melekat sejak Kerajaan Mataram terbentuk dan menjadi paugeran atau peraturan Keraton Yogyakarta. ”Pihak luar tak perlu mengutak-atik paugeran itu, sampai harus mencantumkannya dalam perda keistimewaan,” kata Hemas yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.
Menurut Hemas, pencantuman gelar itu dikhawatirkan berpotensi membatasi peran Sultan. Misalnya dimanfaatkan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu dengan mengatasnamakan gelar itu. “Malah berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena pemaknaan orang atas kalimat Sayidin Panatagama Kalifatullah itu bisa dipenggal. Padahal itu satu kesatuan,” ujarnya. Selama ini, Sultan memang dikenal sebagai tokoh pluralisme.
Kementerian Dalam Negeri juga minta gelar Sultan tak dimasukkan ke dalam Perda Keistimewaan karena berpotensi menganggu keamanan. Tapi, anggota Komisi A DPRD DIY Agus Murtono menilai kekawatiran Kementrian Dalam Negeri dan Hemas berlebihan. “Selama lebih dari 250 tahun berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, selama ini juga tak pernah terjadi konflik horizontal, mesti ada gelar itu dalam paugeran,” ujar Agus.
Apalagi, katanya, ketentuan tentang gelar Sultan itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta pada Bab I Pasal I ayat 4. “Secara yuridis gelar itu sudah diakui negara. Kenapa sekarang pada Perda tidak boleh ada?” katanya.
