Pemerintah Aceh Klarifikasi Lambang Daerah

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 13 April 2013 12:27 WIB

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh akan bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi qanun tentang Lambang dan Bendera Aceh. Sebelumnya, dalam qanun ini, lambang yang dipakai mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka. (Baca: Bendera GAM Sah Menjadi Bendera Aceh)

"Rencananya kami akan berdialog pada pukul 14.00," kata Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh, Sabtu, 13 April 2013. Abdullah menyatakan, selain dengan Kementerian Dalam Negeri, dialog ini juga akan dihadiri oleh tokoh yang terlibat dalam perjanjian damai Helsinki seperti Jusuf Kalla. "Info yang kami dengar seperti itu," kata dia.

Abdullah menjelaskan, ada 12 poin yang ingin diklarifikasi oleh pemerintah pusat kepada Dewan dan Gubernur Aceh. Beberapa poin itu antara lain, qanun ini dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Poin berikutnya adalah qanun ini dianggap bertentangan dengan perjanjian damai Helsinki. Poin krusial lainnya adalah qanun ini dianggap bertentangan dengan Syariat Islam. "Kami akan sampaikan pandangan kami ihwal beberapa poin ini," kata dia.

Dia menyatakan, DPR Aceh diwakili oleh sembilan anggota dalam dialog ini. Selain itu, pemerintah Aceh juga akan diwakili oleh gubernur dan jajaran yang terkait pembuatan lambang ini. Dia menyatakan, berusaha menjelaskan penggunaan lambang Gerakan Aceh Merdeka dalam qanun ini. "Keberadaan bendera Aceh sudah disepakati dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki," ujarnya.

Polemik mengenai lambang Aceh muncul ketika beberapa waktu lalu DPR Aceh dan Gubernur Aceh mengesahkan lambang Aceh. Dalam qanun yang disahkan itu, lambang yang dipakai identik dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan berdialog dengan Aceh guna membahas penggunaan simbol GAM ini.

Tak hanya itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berencana untuk mengundang Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, untuk membahas situasi keamanan di Aceh, termasuk permasalahan qanun lambang dan bendera. Undangan ini diklaim sebagai bagian dari fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

WAYAN AGUS PURNOMO