TEMPO.CO, Jakarta -Partai Persatuan Pembangunan mengklaim lebih dulu merencankan sistem konvensi pemilihan calon presiden dibandingkan Partai Demokrat. Partai kabah menyatakan sudah mencantumkan konvensi capres dalam anggaran dasar partai.

“Metode konvensi itu sudah ada dalam anggaran dasar dan sesuai dengan amanat muktamar partai,” ujar Sekertaris Jenderal PPP Rohmahurmuzy kepada Tempo, Jumat, 12 April 2013. Menurut dia, para pemilih dalam konvensi capres, hanyalah pengurus daerah dan pusat partai saja.

“Namun kami masih menyusun tata kelolanya lebih lanjut. Kami berencana untuk memulai persiapan konvensi usai penetapan daftar calon legislatif tetap pada Agustus nanti,” kata Romy, panggilan akrab Rohmahurmuzy. Para capres peserta konvensi ataupun calon alternatif yang diundang nantinya akan diminta untuk memaparkan visi dan misinya.

PPP punya syarat sendiri untuk calon yang diundang. “Tentu kami mencari figur yang punya integritas karena masyarakat memandang pimpinan yang jujur sebagai kebutuhan,” kata Romy. Kriteria ini berdasarkan hasil polling yang diadakan oleh PPP bekerja sama dengan lembaga konsultan Pollmark.

“Berdasarkan survei pada Desember 2012, masyarakat mendambakan pimpinan negara yang jujur,” kata Romy. Hasil tersebut berbeda dengan survei sebelumnya yang menyebut ketegasan sebagai kriteria nomor wahid sebagai syarat pimpinan idaman. “Itu merupakan antitesis dari ketidaktegasan SBY,” ujar dia.

Partai hijau ini mensyaratkan calon presiden yang memilikipengalaman. “Tidak cuma pengalaman dalam arti sempit dalam bidang politik. Bisa saja pengalaman sebagai pimpinan organisasi, LSM, menteri dan sebagainya,” kata Romi.

Dia membantah konvensi capres versi PPP disebut sebagai strategi elektoral. “Ini murni dari kami untuk mendapatkan figur terbaik,” ujar Romi. PPP juga menepis anggapan bahwa proses seleksi calon presiden yang dilakukannya sebagai konvensi asal-asalan. “Kalau memang sudah direkayasa, buat apa kami adakan? Konvensi adalah pilihan rasional untuk mengatasi keterttutupan partai dan mengakomodasi hak masyarakat dalam pemilihan presiden.”

Sebelumnya, Partai politik diminta untuk tidak mengadakan konvensi calon presiden asal-asalan sebagai polesan kosmetik belaka. Konvensi harusnya mampu menjadi bagian dari proses demokrasi, dan bukan hanya sebagai strategi elektoral belaka untuk mendongkrak elektabilitas partai.

“Konvensi calon presiden seharusnya tidak cuma jadi aksesoris atau kosmetik saja,” ujar pengamat politik Universitas Gajah Mada Ari Dwipayana, Jumat, 12 April 2013. Menurut dia, konvensi harus mengandung dua syarat penting berupa konsensus serta kriteria dan mekanisme konvensi yang jelas.

SUBKHAN

Topik Terhangat:
Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Baca juga:
Pejabat DKI Mundur, Meninggalkan Jokowi
Cara Pargono Memeras Asep Hendro
DPRD Jakarta Tuding Jokowi Sebabkan Pejabat Mundur
Pilihan 2014 Cuma Mega, Prabowo, dan Ical