TEMPO.CO, Jakarta -Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai pemberian penghargaan untuk kebebasan beragama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebuah kekeliruan. “Mungkin lembaga yang kasih itu lagi mengigau,” kata Hendardi saat dihubungi Tempo, Kamis, 11 April 2013.

Hendardi mengatakan, selama kepemimpinan SBY, praktek-praktek intoleransi malah mengalami peningkatan di negeri ini. Hendardi menilai SBY tidak punya kemauan politik untuk menyelesaikan praktek intoleransi di Indonesia.

Menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute, terjadi peningkatan 20-30 persen praktek-praktek intoleransi selama tahun 2006-2012. Maraknya kasus intoleransi didorong oleh tidak ada penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Pemerintah, menurut Hendardi, tidak pernah menetapkan aturan atau standar operasional baku untuk praktek intoleransi. Hendardi menganggap, praktek intoleransi terkadang malah digunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

Dengan menerima penghargaan tersebut, Hendardi menilai SBY akan semakin melakukan pembiaran terhadap praktek intoleransi, karena merasa sudah berhasil. Padahal, kata Hendardi, selama ini banyak kritik publik yang meminta SBY menyelesaikan masalah intoleransi, namun hasilnya nihil. "Saya tidak melihat satu indikator pun SBY mau selesaikan ini," kata dia.

Hendardi mengakui, penegakan hukum terhadap praktek intoleransi sempat membaik pada 2008. Ketika itu, polisi bertindak tegas mengusut peristiwa bentrok antara kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada 1 Juni 2008. “Waktu itu kan pimpinan-pimpinannya ditahan,” kata Hendardi. Namun, kata Hendardi, keberhasilan ini tidak dipertahankan. "Setelah itu tidak ada lagi penegakkan hukum serupa, yang membuat praktek intoleransi kembali marak," katanya menyesalkan.

Sebuah lembaga yang bergerak dalam kebebasan beragama di New york, Appeal of Conscience Foundation akan memberikan World Statesman Award kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan serupa sebelumnya pernah diterima oleh Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan Presiden Korea Lee Myung Bak. Ketiga tokoh tersebut menerima pernghargaan tersebut untuk demokrasi, Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama.

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Baca juga:
Pejabat DKI Mundur, Meninggalkan Jokowi
Cara Pargono Memeras Asep Hendro
DPRD Jakarta Tuding Jokowi Sebabkan Pejabat Mundur
Pilihan 2014 Cuma Mega, Prabowo, dan Ical