Menteri Keuangan Agus Martowardojo. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo membantah sistem pengawasan internal di Kementerian Keuangan tidak berjalan. Agus menjawab tudingan tersebut terkait dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pargono Riyadi, penyidik pajak golongan IV-B.
"Justru ini pertanda sistem berjalan, yang tidak tertib dan terima suap bisa ditangkap. Sedangkan yang mau coba-coba melakukan tindakan tidak terpuji akan kena hukuman," ujar Agus di KPK, Rabu, 10 April 2013. (Baca: Ditjen Pajak Juga Ringkus Pegawai Nakal)
Bukti kerja sama itu adalah penangkapan pegawai pajak berinisial T di Tebet dan A di Bogor. "Penangkapan yang kemarin itu juga jadi bukti kalau kerja sama yang dilakukan KPK dengan Kemenkeu efektif," ujar Agus.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebelumnya juga sudah menangkap pegawai pajak bandel di Semarang. "Penangkapan itu dilakukan atas supervisi KPK," kata Menteri Agus.
Dia meminta agar KPK terus menindak fiskus yang masih menerima uang suap dari wajib pajak. "Mohon KPK segera terus menindak pegawai pajak. Saya minta Dirjen Pajak dan Irjen Kemenkeu menangani masalah ini dari segi administratif," ujar Agus.
Sebelumnya, KPK kembali mencokok pegawai pajak Pargono Riyadi di pintu selatan Stasiun Gambir. Pargono kedapatan menerima uang senilai Rp 125 juta dari Rukimin Tjahyanto, kurir suap pengusaha otomotif Asep Hendro.
Duit tersebut merupakan bagian dari komitmen fee senilai Rp 600 juta dari Asep. Dinihari tadi, KPK juga mencokok Wawan, Manajer Keuangan PT Asep Hendro Racing Sport, perusahaan milik Asep, mantan pembalap motor nasional era 1990-an.
