Dua motif Suap di Pegawai Pajak yang Ditangkap KPK  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 9 April 2013 21:34 WIB

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany. TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan banyak motif suap yang bisa dilakukan pegawai pajak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyebutkan dari mulai gratifikasi lantaran membantu wajib pajak ngemplang pajak atau sekedar gratifikasi lantaran mempercepat proses perpajakan wajib pajak.

Namun Fuad menolak mendetailkan dugaan itu sebelum resmi menjadi laporan di penegak hukum. "Kalau belum resmi lalu diberitakan nanti malah buyar (penyidikan)," kata dia.

Direktorat Jenderal pajak, kata Fuad, sudah bekerja sama jangka panjang dengan KPK. "KPK kan ada kewenangan untuk menyadap," kata dia. Siapa penegak hukum yanga akan menindak lanjuti kasus ini, Fuad belum memastikan. "Bisa KPK, Kejaksaan, Kepolisian, karena tak semua bisa ditangani KPK, kami memahami jumlah (personil) KPK juga terbatas," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali meringkus seorang tersangka kasus suap dalam operasi tangkap tangan sekitar pukul 18.00 WIB tadi. Penyidik Komisi menggiring pria muda berkemeja putih itu ke dalam Gedung KPK. Dengan kedua lengan menutup muka, pria itu digelandang sambil menghindari kerubutan pewarta yang mengejarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menangkap dua pria. Informasi yang beredar di kalangan pewarta, operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan kasus suap pajak.

Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P., belum bisa menjelaskan secara detail penangkapan dan identitas para tersangka yang diciduk. "Benar, ada operasi tangkap tangan," kata Johan, Selasa, 9 Maret 2013.

MARTHA THERTINA

Baca juga
KPK Periksa Andi Mallarangeng

Bahan Kimia Daging Merah Picu Penyakit Jantung

Jantung Pun Bisa Mengendus Aroma


Topik terhangat:

Penguasa Demokrat
| Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

3 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

33 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

36 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

43 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya