Pastika Dicalonkan Masuk Kabinet Mega

Reporter

Editor

Jumat, 27 Agustus 2004 09:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Made Mangku Pastika disebut-sebut sebagai calon anggota kabinet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Pastika direncanakan mengisi salah satu pos kabinet bidang hukum."Ini hasil pembicaraan para ketua partai (pendukung Megawati)," kata Pramono kepada wartawan seusai deklarasi Koalisi Kebangsaan, yang terdiri dari Partai Golkar, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera, di Denpasar, Bali, kemarin. Pastika menambah sejumlah nama yang telah disebutkan Taufiq Kiemas, suami Mega, sehari sebelumnya. Saat meresmikan Mega Center, Rabu (25/8), Taufiq menyebut empat nama yang, menurut dia, akan menjadi menteri, yakni Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, anggota Komisi Nasional HAM Achmad Ali, serta ekonom Sri Mulyani Indrawati dan Mari Elka Pangestu.Azyumardi dikabarkan menjadi calon Menteri Pendidikan Nasional, Achmad Ali sebagai Menteri Kehakiman, dan Pastika menjadi Jaksa Agung. Sri Mulyani masuk nominasi calon Menteri Koordinator Perekonomian, dan Mari E. Pangestu di salah satu pos bidang ekonomi.Pramono menyatakan, nama-nama itu merupakan hasil pembicaraan para ketua partai anggota Koalisi Kebangsaan. Kendati begitu, ia menambahkan, pembicaraan kini masih berfokus pada kriteria calon menteri. Salah-satunya, calon anggota kabinet harus profesional, merupakan figur yang diterima publik dan pasar, serta memiliki kemampuan di bidangnya. Dimintai komentar tentang pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, pesaing Mega di putaran kedua, bahwa kursi Menteri Agama akan diberikan kepada orang Nahdhatul Ulama, Pramono menilainya sebagai bukan hal yang luar biasa. Sudah menjadi fatsoen politik, katanya, siapa pun presidennya, pasti akan mengangkat Menteri Agama dari nahdliyin.Mangku Pastika mengaku tidak mengerti bahwa namanya disebut sebagai calon anggota kabinet. "Apalah saya ini. Saya hanya seorang polisi," kata mantan ketua tim investigasi kasus pengeboman di Bali, 12 Oktober, itu sembari tertawa. "Jadi, saya tidak tahu soal-soal seperti ini."Ia mengaku belum pernah dihubungi baik oleh Mega maupun pengurus PDIP untuk membahas susunan kabinet. Karena itu, ia menyatakan belum bisa berkomentar lebih banyak. Ia hanya bisa menjamin, "tawaran" kubu Mega ini tidak akan mempengaruhi sikap netral lembaganya pada putaran kedua pemilihan presiden. Azyumardi dan Achmad Ali berkali-kali selalu menyatakan bahwa mereka bersedia dan tidak ada masalah bila ditunjuk menjadi anggota kabinet Mega. Sri Mulyani dan Mari Pangestu, yang kini bermukim di luar negeri, belum bisa dihubungi.Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui telah ada pembicaraan nama-nama calon anggota kabinet, tapi masih bersifat normatif. Karenanya, ia membantah bahwa partainya sedang melakukan politik dagang sapi dengan PDIP. "Koalisi yang kami bangun dalam rangka kepentingan lebih besar, yakni kabinet yang stabil didukung mayoritas DPR," tuturnya.Dari kubu Yudhoyono, calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku sudah menyiapkan 50 nama calon pengisi kabinetnya. Nama-nama itu, kata dia, akan diseleksi lebih lanjut untuk mencari yang terbaik. Ia menolak menyebutkan nama-nama para calon itu. "Yang pasti," katanya, "mereka berasal dari berbagai elemen, termasuk parpol."Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra memastikan, Yudhoyono tidak akan mengumumkan susunan kabinetnya sebelum 20 September. Berbeda dengan Kalla, salah satu ketua umum partai pengusung Yudhoyono itu menyatakan belum ada pembicaraan tentang hal ini.Yusril menyatakan, tidak ada kewajiban bagi calon presiden untuk mengumumkan kabinetnya sebelum pemilu. "Itu akan kurang baik bagi tradisi pemilihan presiden mendatang," katanya.Susunan kabinet, kata Yusril, baru akan dibicarakan oleh Yudhoyono, Kalla, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Edi Sudrajat, serta dirinya setelah jelas pemenang pemilihan presiden. Ia berjanji tetap berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di kabinet Mega.l rofiqi/sapto/budi s/rana/uria

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

13 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

7 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

18 hari lalu

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

26 hari lalu

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

27 hari lalu

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

28 hari lalu

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

28 hari lalu

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

31 hari lalu

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

37 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

37 hari lalu

Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.

Baca Selengkapnya