Anggotanya Meningal di Tahanan, PRD Mengadu ke Komnas HAM

Reporter

Editor

Kamis, 26 Agustus 2004 20:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Kamis(26/8), untuk melaporkan meninggalnya Saddam Husein alias Chuzaini, Ketua PRD Pekalongan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan pada 21 Agustus 2004. "Kami menuntut Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik peristiwa pelanggaran HAM yang dialami narapidana politik Saddam Husein itu," kata Ketua KPP PRD, Yusuf Lekaseng.Menurut Yusuf, fasilitas tempat tinggal yang tidak layak dan sehat membuat Saddam sakit dan meninggal dunia. Menurut dokter yang memeriksa, Saddam menderita sakit TBC dan radang paru-paru karena tinggal di tempat lembab. "Kami minta pertanggung-jawaban Menteri Kehakiman dan HAM sebagai penaggung-jawab pengelolaan LP. Kepala LP Pekalongan juga harus dipecat karena sudah menelantarkan terpidana politik," kata Yusuf. PRD menilai, apa yang menimpa Saddam merupakan pelanggaran HAM nyata, yaitu pelanggaran hukum terhadap PS.14 UU nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. "Di LP Wirogunan Yogyakarta juga masih terdapat dua napol yang belum dibebaskan. Kami minta semua tahanan politik dan narapidana politik dibebaskan," kata Habiburokhman, Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat yang ikut mendampingi PRD ke Komnas HAM. Di Kantor Komnas HAM, PRD diterima Soelistyowati Soegondo, Ketua Sub Komisi Sipil dan Politik Komnas HAM. Soelistyowati berjanji akan membawa laporan itu ke rapat pleno dan Sidang Paripurna Komnas HAM. "Silahkan, jika ingin melakukan class action. Tapi, Komnas HAM akan melakukan cara tersendiri yang lebih efektif sesuai dengan undang-undang," kata Soelistyowati.Saddam Husein dipenjara karena kasus penyebaran selebaran dugan mark-up dalam pembangunan terminal Pekalongan 2002, kepada masyarakat. Oleh pengadilan, Saddam dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Sebelumnya, Saddam juga pernah menjalani hukuman penjara karena kasus penghinaan terhadap presiden, pada 1998. Sutarto - Tempo News Room

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

12 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

17 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

45 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

49 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

50 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

55 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

57 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya