Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kiri) menyampaikan pemaparan Kinerja KPK Tahun 2012 bersama Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan), Adnan Pandupraja (kedua kiri), dan Bambang Widjojanto (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sebelumnya, Abraham di sejumlah media menyatakan ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendongkelnya dari kursi KPK. Upaya itu dilakukan dengan mengarahkan tuduhan pembocor sprindik Anas Urbaningrum, tersangka gratifikasi kasus Hambalang, kepada dia. Bahkan, Abraham menuding kebocoran sprindik adalah bentuk pembungkaman atas dirinya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Pernyataan Abraham sempat mengundang respons dari sejumlah politikus dan pegiat antikorupsi. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal, menyatakan isu pendongkelan Abraham harus diantisipasi semua pihak. Bila benar terjadi, ia khawatir penanganan kasus besar akan mandek. "Misalnya Century, kasus ini bisa menguap penanganannya bila Abraham didongkel," ujar Akbar.
Pegiat antikorupsi, KPK Watch, melalui koordinatornya, Muh Yusuf Sahide, mengatakan putusan komite etik diharapkan tak berujung pada upaya mendongkel Abraham Samad dari kursi Ketua KPK. Komite, kata dia, harus menyelesaikan atau memperbaki persoalan di tubuh KPK secara obyektif. Tujuannya menutup peluang koruptor meraup keuntungan di baliknya. "Komite jangan seperti selebritas yang ikut memprovokasi KPK," ujar dia.
Sebelumnya, KPK membentuk komite etik untuk mengusut bocornya surat perintah penyidikan kasus Anas ke media. Hasil penyelidikan sementara lembaga yang dipimpin Anies Baswedan itu, pembocoran terjadi pada unsur pimpinan KPK.
