Jurnalis Diimbau Waspada di Pilgub Maluku Utara  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 22 Maret 2013 13:52 WIB

Ratusan anggota polisi dan TNI menghalau mssa pedukung calon gubernur yang terlibat bentrok seusai pengunguman hasil Pilkada Sulsel di kawasan Penghibur, Makassar, Kamis (31/1). TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Ternate - Para jurnalis diimbau untuk waspada saat meliput pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013. Sebab, ancaman kekerasan terhadap jurnalis saat momentum itu diprediksi akan meningkat.

Mahmud Ici, Ketua AJI Ternate, mengatakan ancaman kekerasan terhadap jurnalis di Maluku Utara akan banyak dipicu oleh rasa ketidaksenangan massa pendukung calon gubernur terhadap pemberitaan. Oleh karena itu, selain harus waspada, para jurnalis di Maluku Utara juga diminta untuk membuat pemberitaan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. "Kami tetapkan tahun ini tahun waspada untuk jurnalis di Maluku Utara,"kata Mahmud kepada Tempo, Jumat, 22 Maret 2013.

Menurut Mahmud, sesuai dengan data AJI Ternate, angka kekerasan terhadap jurnalis di Maluku Utara dalam kurun waktu dua tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 contohnya, hanya terjadi 6 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Namun, pada tahun 2012 meningkat menjadi 11 kasus kekerasan. "Dan di 2013 saja sudah ada 3 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, tahun pemilu bagi kami adalah tahun yang rawan kekerasan terhadap jurnalis,"ujar Ici, begitu dia biasa disapa.

Hal senada dikatakan Abdulah Dahlan, Kordinator Divisi Advokasi AJI Ternate. Menurut dia, wilayah Maluku Utara hampir semua wilayah rawan untuk jurnalis saat meliput pemilihan gubernur. Namun, kekerasan terhadap jurnalis diprediksi akan banyak terjadi di Kota Ternate.

"Mungkin karena Ternate adalah pusat aktivitas politik, maka wilayah ini menjadi yang paling rawan. Tapi untuk mengantisipasi itu, kami telah merancang pembentukan lembaga bantuan hukum pers," ujar Abdulah.

BUDHY NURGIANTO

Berita terpopuler lainnya:

Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi

Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan

Berita terkait

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.

Baca Selengkapnya

35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

8 Juni 2017

35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

Gunung Dukono merupakan satu di antara tiga gunung api yang ada di daratan Pulau Halmahera.

Baca Selengkapnya

Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

5 Juni 2017

Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

Peningkatan aktivitas tiga gunung api tersebut bisa mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Baca Selengkapnya

BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

30 Januari 2017

BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

Indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.

Baca Selengkapnya

Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

26 Januari 2017

Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

24 Januari 2017

Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

Menurut Halid, jumlah ini dianggap normal.

Baca Selengkapnya

RUU Pemilu, PDIP: Jumlah Penyelenggara Harusnya Proporsional  

8 Januari 2017

RUU Pemilu, PDIP: Jumlah Penyelenggara Harusnya Proporsional  

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum di pusat dan daerah harusnya tak sama rata.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

19 Desember 2016

Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

Posisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah menembus angka Rp 334 miliar atau setara dengan dua tahun anggaran pendidikan dan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Empat Provinsi Ini Dinilai Paling Rawan Saat Pemilu  

29 Agustus 2016

Empat Provinsi Ini Dinilai Paling Rawan Saat Pemilu  

Muhammad menjelaskan, pengukuran tingkat kerawanan pada hasil akhir menggunakan Analytical Hieratchy Process.

Baca Selengkapnya