TEMPO.CO, Kediri - Serangan penyakit demam berdarah tak selamanya menjadi musibah. Di Kota Kediri, Jawa Timur, penyakit ini justru dijadikan komoditas politik bagi kandidat wali kota untuk meraup dukungan rakyat menghadapi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2013-2018.
Baku Widodo, salah satu bakal calon wali kota dari jalur independen, memanfaatkan wabah ini untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Caranya, dia menyelenggarakan pembasmian sarang nyamuk melalui pengasapan atau fogging.
Fogging dilakukan secara gratis. Warga yang menghendaki rumahnya disemprot hanya diminta menyerahkan foto kopi KTP sebagai tanda dukungan. "Kami mentarget seribu rumah per hari," kata Baku, Jumat, 22 Maret 2013.
Meski harus merogoh kocek cukup dalam, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Kediri itu mengaku jerih payahnya sebanding dengan hasilnya.
Langkah serupa juga dilakukan Abdulah Abubakar. Politikus belia yang saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Kediri itu menyelenggarakan fogging gratis sejak beberapa bulan lalu. "Program fogging pemerintah tak bisa menjangkau seluruh titik," ujar Abdullah yang akan diusung Partai Amanat Nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima mengkritik kegiatan tersebut. Sebab, pelaksanaan fogging harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. "Penyemprotan pestisida secara berlebihan bisa membahayakan manusia," ucapnya.
Fauzan mengakui fogging yang dilakukan pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh titik akibat keterbatasan anggaran. Namun, tidak berarti setiap orang bisa melakukannya secara serampangan.
Sebaliknya Nyonya Purwati, warga Perumahan Persada Sayang, Kediri, merasa sangat diuntungkan dengan fogging gratis tersebut. Purwati menilai melonjaknya jumlah penderita DB di Kota Kediri akibat lemahnya kinerja Dinas Kesehatan. Warga di suatu lokasi yang meminta dilakukan fogging karena sudah ada penderita DB kerap diacuhkan. "Seharusnya pemerintah malu," tuturnya.
HARI TRI WASONO
Berita Terpopuler:
Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP
Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun
Adnan Buyung Mengusulkan Pemilu Dipercepat
Ahmadinejad Nyaris Tertembak Pengawal Presiden AS
Aksi 25 Maret Bukan Kudeta, tapi...
Berita terkait
Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur
16 Februari 2024
Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta
2 Oktober 2022
Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.
Baca SelengkapnyaJawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak
3 Mei 2022
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.
Baca SelengkapnyaPerbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan
12 Oktober 2018
Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.
Baca SelengkapnyaGempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi
12 Oktober 2018
Pulau Sapudi adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa Situbondo berkekuatan 6,3 SR.
Baca SelengkapnyaAlasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah
15 September 2018
Pasar penjualan mobil di Jawa Timur masih stabil dan tak terpengaruh pelemahan rupiah atas dolar AS
Baca SelengkapnyaAHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu
21 Juni 2018
Menurut AHY, generasi milenial sangat penting untuk sadar dan berpartisipasi dalam politik, seperti berpartisipasi dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah
25 Mei 2018
Hasil UN SMP 2018 Jawa Timur, kata Saiful, masih cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. "Jatim masih cukup baik, bayangkan yang di luar Jawa."
Baca SelengkapnyaPWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama
20 Februari 2018
Sejak sepekan ini serangkaian penyerangan tokoh agama/ ulama dan tempat ibadah terjadi di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaDalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK
5 Februari 2018
Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Jumat pekan lalu, 2 Februari 2017, Eddy didakwa jaksa KPK menerima suap Rp1,9 miliar.
Baca Selengkapnya