TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, mengaku tak kaget partainya menang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sejak Partai Bulan Bintang (PBB) menang, ia yakin pengadilan juga akan memenangkan partainya.
"Ukuran saya PBB. Gugatan dia kalah di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), sementara partai saya menang," kata Sutiyoso saat ditemui di markas PKPI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2013.
Sutiyoso meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui ada kelalaian dalam pelaksanaan verifikasi. Komisi, kata Sutiyoso, boleh berkeras menyatakan verifikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. "Tapi, yang menentukan mana salah mana benar itu pengadilan," ujarnya.
Kamis, 21 Maret 2013, PTTUN memenangkan PKPI dalam gugatan sengketa pemilu. Partai besutan Sutiyoso ini adalah partai kedua yang menang di pengadilan setelah PBB. Sutiyoso mengatakan akan segera mempercepat pendaftaran calon legislator partainya yang harus disetorkan ke KPU pada 9 April mendatang.
KPU sendiri belum bisa memastikan nasib PKPI. Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan Komisi akan segera mengkaji putusan pengadilan. Komisi punya waktu tujuh hari untuk menanggapi putusan tersebut. "Nanti akan dibahas dalam rapat pleno," katanya.
Tapi, sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan jika ada lagi partai yang menang gugatan atas KPU di pengadilan, partai tersebut akan diloloskan sebagai peserta pemilu. "Kami mempertimbangkan asas proporsionalitas. Perlakuan yang sama," ujarnya Senin lalu.
ANANDA BADUDU
Berita terpopuler lainnya:
Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis
Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK
Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP
Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan
Guardiola Akan Boyong Staf dari Barcelona
Berita terkait
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi
5 hari lalu
Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.
Baca SelengkapnyaDaftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
8 hari lalu
Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.
Baca SelengkapnyaMendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol
10 hari lalu
Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik
35 hari lalu
Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
Baca SelengkapnyaPilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya
35 hari lalu
Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi
41 hari lalu
LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.
Baca Selengkapnya8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?
43 hari lalu
PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?
Baca SelengkapnyaDaftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan
44 hari lalu
Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.
Baca SelengkapnyaMK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu
45 hari lalu
Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima
45 hari lalu
Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya