TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Tolak Kurikulum 2013 melaporkan program Kurikulum 2013 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 21 Maret 2013. Program perumusan kurikulum baru ini dinilai sarat kejanggalan. Indikatornya, anggaran tiba-tiba membengkak empat kali lipat, dan masa proses pengadaan barang dan jasa sangat singkat.
Koalisi yang terdiri dari Indonesia Curruption Watch (ICW), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Sekolah Tanpa Batas, dan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) ini mendesak KPK agar mengawasi secara ketat proses pembahasan anggaran dan pengadaan program Kurikulum 2013. Ikut bergabung ke koalisi beberapa praktisi pendidikan seperti Romo Beny Susetya, Jeirry Sumampow, Lody Paat dan Jimmy Paat.
Peneliti Monitoring Pelayanan Publik ICW , Siti Juliantari Rachman, menjelaskan, indikasi kejanggalan itu antara lain, terjadi perubahan anggaran sampai tiga kali, dari Rp 684 miliar menjadi Rp 1,4 triliun, dan terakhir Rp 2,49 triliun.
Dana awal Rp 684 miliar telah mendapat persetujuan DPR, sedangan anggaran penambahan masih tahap pembahasan. Dana tersebut baru diperuntukkan buat penyusunan kurikulum Kelas 1-3 tingkat Sekolah Dasar, serta kelas 1 bagi SMP dan SMA pada tahun ini. Tahun berikutnya dianggarkan lagi untuk kelas berbeda.
Kejanggalan lain, kata Siti, masa pelelangan akan sangat singkat. Sebab proses penulisan buku baru mencapai 25 persen, sedangkan buku tersebut sudah harus selesai cetak pada Juli 2013. "Kami khawatir, ini berpotensi permainan calo karena waktunya yang singkat, kualitas juga menjadi kurang baik," kata Siti di KPK, Kamis, 21 Maret 2013.
Pengurus FSGI Retno Listyarti menambahkan, perencanaan program juga tampak tergesa-gesa. Sebab di dalam perencanaan awal program ini, tidak ada anggaran pelatihan, tetapi belakangan diadakan setelah DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 684 miliar pada Desember tahun lalu.
Selain itu, program pengadaan buku juga membengkak. Dari semula direncanakan hanya pengadaan 20 juta buku, tetapi belakangan meningkat beberapa kali lipat.
"Program pelatihan guru ini kami lihat sangat ambisius hendak direalisasikan pada 2013. Padahal pelatihan guru sangat tidak mungkin terealisasi pada Juli nanti," kata Retno.
Dia pesimis pelatihan 40 ribu guru pelatih tersebut akan tuntas hanya dalam waktu sebulan. Karena indikasi tersebut, Retno meminta KPK mengawasi proses pembahasan anggaran dan pengadaan Kurikulum 2013. "Kami meminta KPK mengambil langkah pencegahan agar tidak dikorupsi," kata Retno.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan Komisi akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengawasinya. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional," kata Johan.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita Terpopuler:
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi
Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo
Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis
Sakit Hati, Tersangka D Bunuh Bos Servis Komputer
Jokowi Tak Persoalkan Hengkangnya 90 Perusahaan
Pengganti Pramono Edhie di Tangan Presiden
Berita terkait
Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat
33 hari lalu
Penilaian ini berbeda dari pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018-2023, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.
Baca SelengkapnyaKetua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?
34 hari lalu
Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pun dianggapnya rancu dengan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila.
Baca SelengkapnyaPeraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini
34 hari lalu
Penjelasan menyusul hangatnya perbincangan mengenai Pramuka beberapa hari belakangan menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaApa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya
22 Agustus 2023
Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?
Baca SelengkapnyaMembedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat
6 Agustus 2023
Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.
Baca SelengkapnyaMenengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya
20 Juli 2023
Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.
Baca SelengkapnyaRincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya
13 Juli 2023
Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.
Baca SelengkapnyaMenilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013
12 Juli 2023
Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013
Baca SelengkapnyaFSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah
3 Juni 2023
Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.
Baca SelengkapnyaMWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal
6 April 2023
Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.
Baca Selengkapnya