TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah menyerahkan nama orang yang diduga membocorkan data pajak milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Orang ini diduga pelaku penyebaran data pajak tersebut ke sebuah media nasional yang kemudian menjadi berita utama.

Namun, Ditjen Pajak enggan untuk menjelaskan lebih detil mengenai nama yang diserahkan. Ia juga tidak menjelaskan bagaimana nama tersebut terungkap. "Saya belum bisa bilang karena ini masih dalam investigasi," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 21 Maret 2013.

Fuad menyatakan, berdasarkan undang-undang, Ditjen Pajak baru dapat mengumumkan identitas pelaku ketika kasusnya sudah disidangkan di pengadilan. Ia juga mengklaim, Ditjen Pajak tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan nama orang yang diduga pelaku. Menurut dia, data pajak memang kerap dibobol oleh sejumlah orang, pegawai pajak atau para peretas (hacker).

Para pelaku ini dikenal dengan sebutan pengintip data pajak atau tax return peeping. Pembobolan data pajak Presiden juga bukan peristiwa pertama yang dialami Ditjen Pajak. Sistem online yang memudahkan sistem input pajak menjadi pisau bermata dua karena rentan terhadap peretas. "Ini dilematis. Kerja lebih cepat, tapi harus lawan hacker. Jadi, kita harus adu pintar dengan mereka," kata Fuad.

Meski tidak memaparkan secara mendetail, menurut Fuad, data pajak sejumlah tokoh dan pejabat negara beberapa kali dibobol oleh hacker atau pegawai Pajak yang nakal. Bahkan, Fuad menyatakan, data pajak dirinya juga pernah dibobol. "Kalau ada yang masuk, kita bisa langsung tahu siapa yang melakukan." Beberapa pelakunya, menurut Fuad, juga telah ditangkap dan menjalani proses hukum.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terpopuler:
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi
Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo
Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis
Sakit Hati, Tersangka D Bunuh Bos Servis Komputer
Jokowi Tak Persoalkan Hengkangnya 90 Perusahaan
Pengganti Pramono Edhie di Tangan Presiden