Ilustrasi pelacuran / prostitusi. REUTERS/Edgar Su
TEMPO.CO, Banyuwangi - Seribuan orang yang bergabung dalam Forum Banyuwangi Bermartabat, Kamis, 21 Maret 2013 menggelar unjuk rasa tandingan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka mendukung pemerintah setempat menutup seluruh lokalisasi pekerja seks komersial (PSK).
Massa terdiri atas organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.30 di halaman depan gedung DPRD, di Jalan Adi Sucipto.
Sambil membentangkan spanduk dukungan terhadap pemerintah Banyuwangi, massa memekikkan Allahu Akbar, dan menuding PSK sebagai biang penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. "Sudah ada 1.500 orang generasi muda terinfeksi HIV/AIDS," kata Nanang Nur Ahmadi, koordinator aksi, dalam orasinya.
Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi Guntur Abadi mendesak pemerintah Banyuwangi dan DPRD membuat peraturan daerah tentang penutupan lokalisasi. Dia juga mendesak polisi menindak pihak-pihak yang berencana menggagalkan penutupan lokalisasi. "Bupati harus tetap konsisten menutup lokalisasi," ujarnya.
Aksi Forum Banyuwangi Bermartabat tersebut mendapat dukungan anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Demokrat. Khusnan Abadi, anggota DPRD dari FKB, mengatakan DPRD sepakat mendukung program Bupati menutup lokalisasi secara bertahap disertai program-program yang nyata.
Sedangkan anggota DPRD dari Partai Demokrat, Handoko, menyatakan siap membuat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif untuk menutup lokalisasi. "Saya sebagai ketua badan legislasi siap membuat raperda inisiatif," ucapnya.
Demonstrasi Forum Banyuwangi Bermartabat dilakukan untuk menandingi aksi yang digelar ratusan penghuni 11 lokalisasi sehari sebelumnya, Rabu, 20 Maret 2013. Para PSK dan mucikari meminta Pemerintah Banyuwangi meninjau ulang kebjakan menutup lokalisasi sebelum menyediakan pekerjaan pengganti.
