Soal Djoko Susilo, Kapolri: Masih Ada Polisi Baik  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 19 Maret 2013 15:31 WIB

Kapolri, Jendral Timur Pradopo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo mengatakan dugaan kasus korupsi yang dilakukan bekas Kepala Korps Lalu Lintas Djoko Susilo bisa saja terjadi kepada anggota Polri. "Tapi masih ada polisi yang bagus," kata Timur di kantornya, Selasa, 19 Maret 2013.

Menurut dia, Polri sedang mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan di Polri untuk memenuhi harapan masyarakat akan kepolisian yang bersih. Salah satu yang dievaluasi yaitu mengenai pengadaan barang. Timur menjelaskan proyek pengadaan barang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Timur meminta agar Korlantas selaku pengelola duit terbesar di Polri untuk mengurangi pengadaan barang. "Dalam pengadaan jumlah besar pertanggungjawaban susah juga." Timur berharap dengan evaluasi ini tidak akan terjadi kasus hukum seperti simulator mengemudi. "Insya Allah tidak akan terjadi lagi."

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset milik Djoko berupa tanah dan bangunan seluas 20-25 hektare di Subang, Jawa Barat. Kedua properti itu menjadi tempat peristirahatan milik Djoko. Sebelumnya, KPK juga menyita aset Djoko berupa rumah dan tanah di Perumahan Harvestland, di Jalan Raya Kuta, Bali.

Aset Djoko yang telah disita sejauh ini, antara lain, berupa rumah dan tanah yang tersebar di Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, dan Semarang. Ada pula stasiun pengisian bahan bakar umum, mobil. dan sejumlah bus. Menurut KPK, penyitaan ini dibutuhkan untuk menghindari perpindahan kepemilikan atas aset-aset Djoko Susilo.

INDRA WIJAYA

Berita terkait:
Edisi Khusus Djoko Susilo

Ini Orang-orang Kepercayaan Djoko Susilo

Aset Djoko Susilo di Australia Bisa Disita

Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang


Topik Terhangat:
Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

19 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

21 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya