TEMPO.CO, Ternate - Mahasiswa Maluku Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit harta kekayaan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus. Mereka menyatakan, laporan daftar harta kekayaan yang disampaikan Bupati Sula kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terindikasi palsu.
Arman Panigfat, Ketua Himpunan Pelajar-Mahasiswa Sula, mengatakan, audit terhadap harta kekayaan Bupati Sula penting dilakukan untuk menghindari persepsi negatif publik terhadap harta kekayaan pejabat daerah. Langkah ini juga bertujuan menciptakan proses pemerintah yang bersih dari tindak pidana korupsi. "Kami mendesak agar semua harta kekayaan Bupati diperiksa. Apalagi yang bersangkutan diketahui memiliki harta yang tidak dilaporkan," kata Arman kepada Tempo, Selasa, 19 Maret 2013.
Menurut Arman, banyak pihak meragukan laporan harta kekayaan yang disampaikan Bupati Kepulauan Sula. Umumnya, ketidakpercayaan itu lahir akibat banyaknya pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang tidak tuntas dikerjakan di Sula. Ini akibat masih tingginya praktek korupsi di daerah itu. "Selama ini, lebih dari tiga kasus korupsi yang diselidiki polisi. Nominalnya lebih dari Rp 20 miliar. Karena itu, kami memandang audit harta kekayaan Bupati Sula merupakan langkah mendesak saat ini," kata Arman.
Pernyataan senada muncul dari Halik A. Rajak, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Makian Halmahera Selatan. Menurut Halik, polisi juga harus memproses hukum semua dugaan tindak korupsi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula. "Kami mendesak Kapolda Maluku Utara segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terindikasi melibatkan Ahmad Hidayat Mus," kata Halik.
Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dikabarkan memiliki kuda jenis Red Silenos. Kuda berbulu merah setinggi 153 sentimeter itu terkenal sebagai kuda mahal. Harganya mencapai Rp 500 juta. Ada juga mobil mewah jenis Land Cruiser Lexus dengan nomor polisi B-206-AHM.
BUDHY NURGIANTO
Berita terkait
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Baca SelengkapnyaPemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif
12 November 2021
Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
10 Mei 2019
Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.
Baca SelengkapnyaTerlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Baca Selengkapnya35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup
8 Juni 2017
Gunung Dukono merupakan satu di antara tiga gunung api yang ada di daratan Pulau Halmahera.
Baca SelengkapnyaEmpat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada
5 Juni 2017
Peningkatan aktivitas tiga gunung api tersebut bisa mengancam keselamatan jiwa masyarakat.
BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat
30 Januari 2017
Indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.
Baca SelengkapnyaProyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi
26 Januari 2017
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaDana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M
24 Januari 2017
Menurut Halid, jumlah ini dianggap normal.
Baca SelengkapnyaPemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar
19 Desember 2016
Posisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah menembus angka Rp 334 miliar atau setara dengan dua tahun anggaran pendidikan dan kesehatan.
Baca Selengkapnya