Mahasiswa Desak Harta Bupati Sula Diaudit

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 19 Maret 2013 10:45 WIB

Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Ternate - Mahasiswa Maluku Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit harta kekayaan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus. Mereka menyatakan, laporan daftar harta kekayaan yang disampaikan Bupati Sula kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terindikasi palsu.

Arman Panigfat, Ketua Himpunan Pelajar-Mahasiswa Sula, mengatakan, audit terhadap harta kekayaan Bupati Sula penting dilakukan untuk menghindari persepsi negatif publik terhadap harta kekayaan pejabat daerah. Langkah ini juga bertujuan menciptakan proses pemerintah yang bersih dari tindak pidana korupsi. "Kami mendesak agar semua harta kekayaan Bupati diperiksa. Apalagi yang bersangkutan diketahui memiliki harta yang tidak dilaporkan," kata Arman kepada Tempo, Selasa, 19 Maret 2013.

Menurut Arman, banyak pihak meragukan laporan harta kekayaan yang disampaikan Bupati Kepulauan Sula. Umumnya, ketidakpercayaan itu lahir akibat banyaknya pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang tidak tuntas dikerjakan di Sula. Ini akibat masih tingginya praktek korupsi di daerah itu. "Selama ini, lebih dari tiga kasus korupsi yang diselidiki polisi. Nominalnya lebih dari Rp 20 miliar. Karena itu, kami memandang audit harta kekayaan Bupati Sula merupakan langkah mendesak saat ini," kata Arman.

Pernyataan senada muncul dari Halik A. Rajak, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Makian Halmahera Selatan. Menurut Halik, polisi juga harus memproses hukum semua dugaan tindak korupsi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula. "Kami mendesak Kapolda Maluku Utara segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terindikasi melibatkan Ahmad Hidayat Mus," kata Halik.

Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dikabarkan memiliki kuda jenis Red Silenos. Kuda berbulu merah setinggi 153 sentimeter itu terkenal sebagai kuda mahal. Harganya mencapai Rp 500 juta. Ada juga mobil mewah jenis Land Cruiser Lexus dengan nomor polisi B-206-AHM.

BUDHY NURGIANTO

Berita terkait

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

8 Juni 2017

35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

Gunung Dukono merupakan satu di antara tiga gunung api yang ada di daratan Pulau Halmahera.

Baca Selengkapnya

Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

5 Juni 2017

Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

Peningkatan aktivitas tiga gunung api tersebut bisa mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Baca Selengkapnya

BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

30 Januari 2017

BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

Indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.

Baca Selengkapnya

Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

26 Januari 2017

Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

24 Januari 2017

Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

Menurut Halid, jumlah ini dianggap normal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

19 Desember 2016

Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

Posisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah menembus angka Rp 334 miliar atau setara dengan dua tahun anggaran pendidikan dan kesehatan.

Baca Selengkapnya