KPK Bantah Cuma Sita Harta Djoko Susilo  

Reporter

Senin, 18 Maret 2013 16:50 WIB

Rumah mertua Djoko Susilo di Jalan Paso I No.66 RT 05/RW 04 kawasan Jagakarsa, Jakarta. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi membantah ada pilih kasih dalam pelaksanaan terhadap sejumlah tersangka korupsi seperti tudingan tim pengacara simulator kemudi Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Komisi mempersilakan tim hukum Djoko untuk menggugat jika tidak puas dengan langkah lembaga anti rasuah tersebut dalam menyita harta Djoko.

"Saya ingin menegaskan bahwa menyita itu tidak hanya dilakukan pada tersangka DS, tetapi juga kepada tersangka yang lain," ujar juru bicara KPK Johan Budi saat memberikan keterangan pers, Senin, 18 Maret 2013.

Penyitaan juga, kata Johan, juga dilakukan pada tersangka kasus kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah. KPK sudah menyita empat mobil mewah AF, merek Toyota Cruiser, Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser Prado, dan Mercy C 200.

Selain itu, kata Johan, penyitaan juga dilakukan pada kasus Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID). Rekening anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, juga diblokir sejak sebelum ada vonis di pengadilan. Begitu juga dengan tersangka kasus Kementerian Pendidikan Nasional, Angelina Sondakh."Jadi, tidak hanya dalam kasus simulator dan TPPU dengan tersangka DS," kata Johan.

Sampai pekan lalu, daftar aset Djoko yang disita sudah mecapai 40-an aset. Sebagian besar berupa properti, mobil, pom bensin, dan sawah. Yang terbaru, kemarin, KPK menyita aset berupa tanah di Bali dan Subang.

Menurut Johan, penyitaan ini dibutuhkan supaya KPK sudah punya daftar apabila hendak meminta ganti rugi pada Djoko atas kasus simulator. Kerugian negara dari pengadaan simulator diduga mencapai hingga Rp 100 miliar. Penyitaan harta atas Djoko ini merupakan salah satu yang paling fenomenal. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 100 miliar. Penyidik juga bergerak cepat mengendus harta Djoko, baik di dalam dan luar negeri.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terpopuler:
Dilarang Tanding Seumur Hidup karena Salut Nazi

La Nyalla Jadi Wakil Ketua Umum PSSI

Polisi Tangkap Dua Perusak Kantor Tempo

Populer di Survei Cawapres, Ini Kata Jokowi

Kenapa Jokowi Unggul di Bursa Pencalonan Wapres

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

12 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

21 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

21 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya