DPR Tuding Peraturan KPU tentang Caleg Menyimpang

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Minggu, 17 Maret 2013 11:38 WIB

TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pemilu, Arif Wibowo, menilai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan dinilai menyimpang dari undang-undang. KPU dinilai melampaui wewenang yang diberikan undang-undang. "Tidak dapat dibenarkan jika KPU menyelundupkan norma hukum baru," kata Arif Wibowo, Sabtu, 16 Maret 2013.

Dia mencontohkan pasal 19 huruf angka 4 peraturan ini. Dalam ketentuan, kepala desa dan perangkat desa yang menjadi calon legislator harus membuat surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Padahal, kata Arif, undang-undang tidak mengatur hal ini. Menurut dia, undang-undang hanya melarang perangkat desa sebagai pelaksana kampanye.

Ketentuan lain yang dipersoalkan Arif mengenai kuota 30 persen caleg perempuan. Pada pasal 27 ayat (2) peraturan ini menyatakan, partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalegan jika tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Implikasinya, KPU memberikan sanksi pembatalan seluruh calon dalam daerah pemilihan (dapil) tersebut. Menurut Arif, sanksi ini berlebihan sebab undang-undang tidak mengatur masalah ini. "Ini berarti mengamputasi kepesertaan partai dalam dapil itu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Arif menuturkan, jika tetap memaksakan peraturan ini, KPU sudah melanggar asas legalitas. Menurut dia, KPU seharusnya memberikan sanksi lain, misalnya pengumuman kepada publik. Sanksi kepada partai politik, kata dia, seharusnya diberikan oleh masyarakat dengan tidak mendukung partai tersebut. "Bukan KPU yang memang tidak diberikan untuk memberikan sanksi itu," kata dia.

Arif menuturkan, sanksi pembatalan calon melanggar hak konstitusional partai. Selain itu, sanksi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial di internal partai politik. Arif menegaskan, politik afirmasi harus dilakukan secara bertahap. Jika tetap diberlakukan, dia khawatir sanksi ini bisa merusak sistem pengkaderan serta demokratisasi partai politik. "Mengingat sistem pemilu memakai sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak," ujarnya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

18 Februari 2024

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?

Baca Selengkapnya

Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

1 November 2023

Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

7 Agustus 2023

Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

27 Juni 2023

PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

24 April 2023

Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

Megawati punya janji terhadap Prabowo sejak 2009, perjanjian Batu Tulis namanya. Begini isi 7 poin perjanjian tersebut.

Baca Selengkapnya

4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

5 Maret 2023

4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pagi ini akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor

Baca Selengkapnya

Menjelang 7 Tahun, Pakar Sebut Jokowi Dibayangi Janji-janji Politik

18 Oktober 2021

Menjelang 7 Tahun, Pakar Sebut Jokowi Dibayangi Janji-janji Politik

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan ada kompleksitas luar biasa yang dihadapi Presiden Jokowi di periode kedua ini.

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya