TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla tetap optimis menghadapi koalisi kebangsaan yang digalang PDIP, Golkar, PPP, dan PDS. Menurut Jusuf Kalla, sikap itu dilatarbelakangi fakta putaran pertama yang menunjukkan tidak berfungsinya mesin partai politik dalam pemilihan secara langsung. "Buktinya, instruksi partai hampir tidak jalan," kata Kalla usai saat menggelar jumpa pers di Wisma Anugerah, Jakarta, Kamis (19/8). Kalla juga menilai, deklarasi koalisi empat partai itu memunculkan era baru dalam sejarah pemilihan di Indonesia. "Deklarasi itu menunjukkan berkumpulnya partai-partai yang ingin status quo melawan partai atau kandidat yang inginkan perubahan," kata dia. Jadi, koalisi empat partai itu, menurut Kalla, tidak serta merta memberikan jaminan bagi kemenangan pasangan Megawati-Hasyim.Selain itu, Kalla menilai, koalisi empat partai itu tidak bisa memberikan jaminan adanya pemerintahan yang baik meski didukung parlemen yang kuat. Buktinya, kata dia, pengalaman 30 tahun Orde Baru menunjukkan tidak ada artinya dukungan mayoritas di DPR. Kalla mengatakan saat itu pemerintahan memang stabil dan tidak diganggu karena mayoritas dikuasai oleh Golkar. "Tapi apa artinya jika pemerintahan seenaknya, korupsi luar biasa, dan DPR tidak berdaya mengontrol pemerintahan," kata dia. Hal itu membuat Kalla tidak khawatir jika nanti terpilih akan digoyang oleh DPR. Justru Kalla optimis, pemerintahan yang akan dibangun SBY-JK jika nanti terpilih mampu membangun pemerintahan yang efektif. Sebab, pemerintahan yang minoritas dari DPR justru akan menciptakan kontrol yang baik. "Setiap langkah dari pemerintah akan terus diawasi oleh DPR," ucapnya. Situasi ini konisi ideal karena akan terbentuk pemerintahan yang seimbang jika mayoritas DPR menjadi oposisi.Pada kesempatan itu, Kalla juga menepis anggapan yang menyatakan pasangan SBY-JK yang justru akan membentuk oligarki baru. "Justru kami ingin bekerja sama dengan seluruh rakyat, jadi jelas kami tidak bersifat oligarki," kata dia. Apa yang dilakukan Yudhoyono maupun dirinya selama ini dalam proses komunikasi politik justru untuk berbicara kepentingan nasional. "Jadi kita bericara kepentingan nasional dulu. Kalau menang, barulah disusun pemerintahannya," ucapnya. Yandhrie Arvian - Tempo News Room