TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajak para gubernur di Indonesia untuk mendukung program pemerintah untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi pekerja dan buruh.
"Rusunawa untuk pekerja serta buruh di Indonesia diharapkan memacu mereka untuk lebih semangat bekerja dan turut mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Djan Faridz dalam penandatanganan nota kesepahaman mengenai penyediaan rusunawa bagi pekerja atau buruh, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 15 Januari 2013.
Selain Djan Faridz, nota kesepahaman tersebut ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur Rasiyo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja di Indonesia mencapai 40 juta jiwa. Sebanyak 2,2 juta di antaranya berada di Jakarta. Selain itu, 1,6 juta lainnya di Depok, Bogor dan Bekasi. Di Banten ada 491 ribu jiwa di Banten.
Buruh-buruh tersebut bekerja dengan rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan. Sedangkan, rata-rata pengeluaran untuk hunian sebesar Rp 300 ribu per bulan dan transportasi Rp 500 ribu per bulan.
"Karena itu, diperlukan langkah percepatan penyediaan rumah layak huni yang lokasinya dekat dengan tempat kerja para buruh sehingga daya beli mereka dapat terkerek," kata Djan.
Tahun ini, kata Djan, kementeriannya menyediakan Rp 560 miliar untuk pembangunan 35 twin blok rumah susun sewa di Indonesia. Blok-blok itu sebagian besar akan dibangun di Jawa sebagai wilayah konsentrasi buruh. Hanya saja, para gubernur diminta membantu pengadaan tanahnya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mewakili rekan-rekannya di pemerintah provinsi di seluruh Jawa menyatakan dukungannya pada program ini. "Kami sanggup menyediakan tanah, mungkin juga mebel. Tapi untuk listrik, air dan jalannya mohon disediakan oleh pemerintah," ujarnya.
PINGIT ARIA
Berita terkait
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas
31 hari lalu
Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.
Baca SelengkapnyaBank Mandiri Optimistis Kredit Perbankan Tumbuh Tahun Ini, Tahun Lalu 16,42 Persen
52 hari lalu
Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, saat ini industri perbankan dalam kondisi fundamental yang sangat baik. Bank Mandiri menegaskan, kinerja industri perbankan di Indonesia tetap tumbuh tahun ini.
Baca SelengkapnyaKredit Korporasi dan Komersial Kerek Aset Bank Mandiri, Terbesar Se-Indonesia
1 Februari 2024
Aset Bank Mandiri pada 2023 mencapai Rp 2.174 triliun. Ditopang oleh pertumbuhan kredit korporasi dan komersial.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia: Tumbuh 9,4 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Mei 2023 Rp 6.561 T
28 Juni 2023
Bank Indonesia (BI) melaporkan perbankan menyalurkan kredit sebesar Rp 6.561,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKredit Perbankan Tumbuh 11,16 Persen, OJK: Ditopang Investasi dan Modal Kerja
2 Januari 2023
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae melaporkan perkembangan sektor perbankan.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia: Triwulan I 2022, Penyaluran Kredit Baru Tumbuh Positif
21 April 2022
Bank Indonesia (BI) melalui survei perbankan mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan I-2022 tumbuh positif
Baca SelengkapnyaFebruari 2022, LPS: DPK Tumbuh Lebih Tinggi dari Penyaluran Kredit
12 April 2022
LPS menyebutkan sejauh ini ketahanan perbankan masih cukup kuat di tengah COVID-19.
Baca SelengkapnyaAset Bank Permata Tumbuh 31 Persen Jadi Rp 219 T Didorong Pertumbuhan Kredit
31 Oktober 2021
PT Bank Permata Tbk. (BNLI) membukukan pertumbuhan aset 31 persen yoy menjadi Rp 219 triliun.
Baca SelengkapnyaBNI Yakin Kredit Korporasi Terus Tumbuh hingga Tutup 2020
7 Desember 2020
BNI optimistis penyaluran kredit korporasi terus tumbuh hingga tutup tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKorporasi Nasional Rentan Gagal Bayar Utang, Ini Saran Bank Dunia
10 Oktober 2019
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Andrew Mason, menyarankan Indonesia terus mewaspadai tingkat utang korporasi.
Baca Selengkapnya