TEMPO.CO, Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri harta kekayaan Djoko Susilo di Kota Madiun, Jawa Timur. Madiun merupakan kota kelahiran Djoko dan tempat tinggal keluarga besarnya. Diduga Djoko memiliki banyak aset tanah dan bangunan untuk usaha yang dikelola saudara dan keponakannya. (Baca: Harta Djoko Berserakan Dimana-mana).
Wali Kota Madiun Bambang Irianto melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kota Madiun, Doris Eko Prasetyo, mengatakan beberapa waktu lalu petugas KPK memang datang ke Madiun. "Ada dua orang petugas KPK yang datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Doris saat dihubungi, Rabu, 13 Maret 2013.
Tujuan petugas KPK tersebut terkait penelusuran harta kekayaan Djoko dan keluarganya di Madiun yang diduga hasil dari korupsi. "Karena KPK secara resmi meminta bantuan, ya kami layani," kata Doris. Selebihnya, Pemerintah Kota Madiun tak ikut campur atas penyelidikan yang dilakukan petugas KPK.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Hery Ilyus enggan membeberkan apa saja data yang diminta petugas KPK. "Saya enggak komentar, silakan konfirmasi Wali Kota langsung," katanya saat dihubungi. Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi mengaku belum tahu apakah tim KPK sudah turun ke Madiun untuk menelusuri kekayaan Djoko. "Saya belum tahu, tapi yang pasti belum ada penyitaan harta kekayaan DS di Madiun," kata Johan saat dihubungi. DS adalah inisial nama Djoko Susilo.
Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Pusat merilis temuan aset tanah dan bangunan atas nama Djoko Susilo dan anaknya, Popy Pemialya, di sejumlah lokasi di Kota Madiun. Sementara itu MAKI Madiun menemukan tujuh aset bidang tanah yang diatasnamakan Djoko dan Popy Pemialya.
ISHOMUDDIN
Berita lainnya:
Bambang Soesatyo Ungkap Pertemuan dengan Djoko
Barcelona Balas Milan Dua Kali Lipat
Ikut Demo, Sutiyoso Curhat
Yudhoyono Larang Ketua Demokrat Maju Pilpres
Prabowo: Negara Ini Sedang Sakit
Berita terkait
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
2 jam lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
4 jam lalu
Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
5 jam lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU
3 hari lalu
Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi
3 hari lalu
ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.
Baca SelengkapnyaMarak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
3 hari lalu
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya
3 hari lalu
Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?
Baca SelengkapnyaCara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya
4 hari lalu
Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.
Baca SelengkapnyaBuka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati
4 hari lalu
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK
5 hari lalu
7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.
Baca Selengkapnya