Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah. ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR prihatin dengan kisruh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkepanjangan. Komisioner dinilai tidak mau mendengar berbagai masukan sejumlah pihak yang peduli dengan nasib lembaga dengan tetap memaksakan pemilihan ketua baru. Pekan lalu, Komnas HAM memilih ketua baru melalui mekanisme rapat paripurna internal. Ketua Komnas HAM yang baru akan menjabat selama satu tahun, sesuai dengan prinsip kolektif kolegial yang dianut oleh lembaga.
Dalam rapat tersebut, Siti Nurlaila terpilih menjadi ketua baru Komnas HAM menggantikan Otto Syamsudin, yang hanya menjabat tiga bulan. "Sikap mental (komisioner) amat menyedihkan karena tidak pengalaman tapi sudah keminter," ujar anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, kepada Tempo, Selasa, 12 Maret 2013.
Politikus PDI Perjuangan ini prihatin karena pelayanan terhadap masyarakat mandek akibat konflik internal. "Meskipun tidak bisa menyelesaikan konflik internal, masukan-masukan tulus dari berbagai pihak yang peduli ditolak," kata Eva.
Pemilihan ketua baru Komnas HAM, kata Eva, berlangsung seperti kudeta. "Saya concern dengan kualitas karakter para komisioner yang tidak berendah hati dan punya sikap melayani."
Komisioner Komnas HAM Sianne Indriani meminta semua pihak menghormati mekanisme internal yang berlangsung di lembaga itu. "Ini masalah internal dan diselesaikan internal juga. Dimohon pengertian dari teman-teman DPR," ujar Sianne kepada Tempo.
Sianne optimistis kisruh internal yang terjadi di lembaganya tidak mempengaruhi tugas Komnas. "Kami berfokus pada substansi, dan banyak sekali yang harus kami tangani," ujar Sianne.
Sejumlah aktivis dan pegiat HAM sebelumnya sempat menyampaikan petisi agar Komnas HAM mengembalikan masa kepengurusan Komnas sesuai dengan tata tertib awal, yaitu selama 2,5 tahun. Penggantian kepengurusan selama satu tahun dinilai mempersulit penuntasan berbagai kasus.
Sekretaris Jenderal Human Rights Working Group, Choirul Anam, yang menjadi salah satu pencetus petisi, menengarai ada kepentingan politik pihak tertentu dalam kisruh ini. "Kuat dugaan kami, (kisruh) ini berkaitan dengan politik jelang Pemilu 2014," kata Anam kepada Tempo, Selasa pekan lalu.
