Tiga SPBU Djoko Susilo di Jakarta dan Jawa Tengah

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 11 Maret 2013 18:15 WIB

SPBU 34-14404 milik Djoko Susilo di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menyita tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Inspektur Jenderal Djoko Susilo, tersangka kasus simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri, 2011. SPBU tersebut tersebar di tiga wilayah terpisah.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan bahwa KPK menyita ketiga SPBU tersebut pada Sabtu lalu, 9 Maret 2013. Tetapi penyidik belum memasang segel tanda penyitaan di lokasi SPBU. Dia pun tak menyebut lokasi pasti ketiga pompa bensin tersebut.

Menurut sumber Tempo, satu pompa bensin terletak di kawasan Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dua lagi berada di Jalan Raya Ciawi, Bogor; dan Jalan Arteri Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.

Johan tidak memastikan ketiga pompa bensin itu tertulis atas nama kepemilikan Djoko. Namun Johan menyakini aset itu ada kaitannya dengan mantan Gubernur Akademi Polisi tersebut. "Kalau atas namanya, bisa saja menggunakan atas nama orang lain. Tetapi kami menemukan SPBU itu terkait dengan DS," kata Johan.

Selain sebagai tersangka simulator mengemudi, Komisi antikorupsi juga menetapkan Djoko sebagai tersangka pencucian uang. Anak buahnya di Korlantas, Brigadir Jenderal Didik Purnomo ikut menjadi tersangka simulator kemudi bersama dua rekanan proyek, Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang.

Pekan lalu, Tempo mendatangi tiga pompa bensin yang disita KPK itu. Di pompa bensin Penjaringan, antrean kendaraan tampak mengular. Pengelola SPBU itu, Budiman, membantah bosnya bernama Djoko Susilo. Pemilik pompa bensin ini, kata dia, adalah pensiunan TNI. "Tapi dia dekat dengan pejabat kepolisian," kata Budiman.

Sedangkan SPBU di Jalan Arteri Kaliwungu, Kendal, menurut pengelola yang tak mau disebutkan namanya, adalah milik pengusaha lokal di Jawa Tengah. Tapi, kata dia, dulu pemiliknya memang bernama Djoko. "Dia itu orang Jakarta," katanya. Lain lagi dengan SPBU di Ciawi. "Setahu saya, pemiliknya bukan Djoko," kata Indra, petugas SPBU itu.

Sejauh ini, kata Johan, KPK sudah menyita 20 aset mantan Kepala Korlantas Polri ini berupa tanah dan bangunan, tanah, dan SPBU, karena terindikasi pencucian uang. Sebagian di antaranya terdaftar sebagai milik istri muda dan kerabat Djoko. "Berapa nilai keseluruhan aset tersebut, saya belum mendapat informasinya."

Hari ini, KPK memeriksa Komisaris Legimo sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Djoko. Sampai Senin petang, Legimo masih berada di ruang pemeriksaan. "Ini adalah pemeriksaan lanjutan," kata Johan.

Terkait proyek simulator, penyidik juga memeriksa Mawang Dharma Aji, staf ahli (almarhum) Sutjipto --anggota DPR.

RUSMAN PARAQBUEQ


Berita Terpopuler:
Begini Cara Jokowi Lepaskan Diri dari Hercules

Hercules Ditangkap, Premanisme Masih Tinggi

Rustriningsih Ditolak PDIP Karena Tak Santun Berpolitik

Wawancarai Aher, Sejumlah Wartawan Dipukul Petugas

Nama Anas Terseret dalam Kasus Simulator

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

29 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

6 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

20 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya