TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pihak menuntut Datasemen 88 Antiteror Polri (Densus 88) untuk dibubarkan. Namun, bagi penasihat senior International Crisis Group (ICG) untuk Indonesia, Sidney Jones, keberadaan Densus 88 justru harus dipertahankan. Bukan sekadar soal efektivitas Densus 88 dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia, bahkan informasi yang dimiliki Densus 88 tentang jaringan terorisme di Indonesia dinilai lebih lengkap dibandingkan yang dimiliki Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Sidney, Densus 88 jangan hanya dilihat sebagai strike force atau lembaga yang menangkap orang. Tapi lebih dari itu, Densus 88 merupakan kesatuan yang mempunyai informasi dan pemetaan paling lengkap terhadap jaringan ekstremis di Indonesia. "Karena sepuluh tahun mengumpulkan data-data jaringan itu, saya kira informasi di Densus 88 jauh lebih lengkap daripada di BIN atau di lembaga-lembaga lain. Karena itu, menurut saya, harus tetap dipertahankan," kata Sidney kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2013, di kantor ICG, Jalan Thamrin, Jakarta.
Urgensi mempertahankan keberadaan Densus 88, Sidney menambahkan, juga disebabkan masih rawannya ancaman keamanan dari jaringan teroris. Jika melihat fakta dua tahun belakangan ini, memang benar ada penurunan jumlah orang yang meninggal akibat serangan teroris, dan kebanyakan korban adalah polisi yang tidak terkait dengan operasi Densus 88. "Tapi jumlah kelompok dan jumlah plot atau rencana serangan teroris lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan minat dengan terorisme masih sangat tinggi," kata Sidney.
Dengan memperhatikan hal tersebut, Sidney menilai kampanye melemahkan Densus yang dilakukan beberapa pihak sangat tidak etis. "Penting sekali Densus 88 tidak diganggu oleh kampanye yang tidak bertanggung jawab." (Baca berita lainnya di edisi khusus Kontroversi Densus)
