Gedung DPRD Buleleng Diblokir Polisi

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2004 11:48 WIB

TEMPO Interaktif, Singaraja:Sejak Senin (16/8) pagi pukul 06.30 WITA, Gedung DPRD Buleleng yang terletak di Jalan Ngurah Rai Singaraja, diblokir aparat keamanan dari Polres Buleleng. Hal itu terkait isu adanya kelompok massa yang akan berunjuk rasa saat pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Buleleng periode 2004-2009.Akibat akses jalan menuju DPRD ditutup dari dua arah, maka praktis tidak ada kendaraan umum yang bisa melintas di depannya, kecuali kendaraan petugas. Para pegawai di lingkuingan Pemkab Buleleng yang mau tak mau harus melewati depan DPRD Buleleng diperiksa ketat. Polisi memeriksa kendaraan roda dua dan roda empat sebelum diizinkan lewat. Petugas melengkapi dirinya dengan detektor logam. Kendaraan pegawai yang mau lewat mesti melalui pemeriksaan detektor tersebut.Menurut keterangan seorang petugas, polisi secara dini melakukan penutupan jalan menuju Gedung DPRD karena dikabarkan bakal ada unjuk rasa sekelompok massa yang tidak puas atas penetapan KPU atas nama-nama anggota DPRD Buleleng hasil pemilu legislatiif 5 April 2004.Dari pengamatan di lapangan, suasana sekarang ini mirip ketika pemilihan Bupati Buleleng pada Mei 2002 lalu. Tapi masyarakat banyak yang apriori dengan sikap ketat yang dilakukan aparat keamanan. "Sekarang ini kalau mau ada acara apa saja di Buleleng ini mesti mengerahkan aparat keamanan yang sangat banyak. Keamanan sekarang ini begitu mahal nilainya," kata Made Sukerta, salah seorang warga yang tinggal di dekat Gedung DPRD Buleleng.Saat pemilihan Bupati dua tahun lalu bahkan sampai mendatangkan tenaga tambahan dari Brimob Polda Bali, sehingga kekuatan kepolisian pada waktu itu mencapai 3.000 personel. Menjelang pelantikan anggota DPRD Buleleng hari ini memang tidak terlihat ada satuan dari Brimob Polda Bali. Meski demikian, dengan jumlah polisi mencapai ratusan orang, tak pelak situasi mencekam kembali tercipta di sekitar Gedung DPRD Buleleng. Made Mustika - Tempo News Room

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

9 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

23 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

1 hari lalu

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya