Kolega Anas Minta Bocornya Sprindik KPK Diusut
Rabu, 6 Maret 2013 03:31 WIB
Juru bicara KPK, Johan Budi. ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO , Jakarta - Kolega tersangka kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum berharap Markas Besar Kepolisian RI mengusut bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan ketua Dewan Pengurus Cabang Cilacap Tridianto menilai kebocoran Sprindik tersebut termasuk kasus pidana. "Saya melapor ke Mabes Polri sebagai satu-satunya institusi yang berwenang mengusut pembocoran," kata Tridianto, saat dihubungi, Selasa 5 Maret 2013. "Kalau laporan tidak terima, apakah saya mesti ke hansip?" ujarnya menambahkan. Tridianto melaporkan kasus kebocoran Sprindik ke Mabes Polri pada Jumat pekan lalu. Saat itu petugas jaga belum bisa memberi tanda terima laporan. "Harus lapor pimpinan dulu," katanya. Siang nanti ia berencana mendatangi Mabes Polri untuk menagih tanda terima tersebut. Ia berharap aparat dapat mengungkap pelaku dan motif pembocoran Sprindik tersebut. Adapun Sprindik itu isinya adalah naskah penetapan Anas sebagai tersangka yang ditandatangani tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa hari setelah Sprindik tersebut bocor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato penyelematan Demokrat dan meminta Anas konsentrasi pada kasus hukum yang dihadapinya. Belakangan Anas memang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Tridianto membantah melaporkan kasus tersebut untuk kepentingan Anas. Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan pada KPK dan pemberantasan korupsi. "KPK harus jamin bisa independen," katanya. ANANDA BADUDU
Berita Populer:Soekarwo Lantik Bupati Termuda Indonesia Timwas Century Terima Banyak Informasi dari Anas Polri: Video Kekerasan Densus 88 Terjadi 2007 Ini Tokoh-tokoh yang Mengilik Anas Soal Century
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 jam lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
8 jam lalu
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
17 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
17 jam lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
19 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca Selengkapnya
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
20 jam lalu
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
22 jam lalu
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 menit lalu
1 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu