TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang mengkaji rencana pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh personel Detasemen Khusus 88 Antiteror di Poso, Sulawesi Tengah. Sebelum memberi perlindungan, LPSK akan bertemu langsung dengan korban.
Juru bicara LPSK, Maharani Siti Sophia, mengatakan, tim LPSK akan berangkat ke Palu hari ini. Tim akan bertemu dengan kedua saksi yang diminta oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar diberi perlindungan. "Kami akan mengkaji dulu seperti apa kasusnya. Kami juga ingin melihat langsung orangnya terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaannya," kata Maharani, Selasa, 5 Maret 2013. Selanjutnya, LPSK akan menggelar rapat paripurna buat memutuskan permohonan perlindungan terhadap korban.
Pekan lalu, Komnas HAM meminta LPSK melindungi dua saksi kunci bernama Wiwin Kalahe dan Tugiran terkait dengan indikasi kekerasan polisi di Poso. Mereka adalah korban kekerasan yang terekam di dalam video, yang kini beredar luas di YouTube.
Komisioner Komnas HAM, Siane Indriane, mangatakan, permohonan perlindungan tersebut sebagai langkah preventif. Sebab, Komisi sedang menginvestigasi indikasi adanya pelanggaran HAM berat terkait dengan penanganan teroris di berbagai daerah, termasuk di Poso.
Video kekerasan yang pelakunya mirip personel Densus 88 itu telah berada di tangan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, yang diserahkan oleh para tokoh agama, Kamis pekan lalu. Video berdurasi sekitar 13.55 menit tersebut menggambarkan penganiayaan oleh polisi. Di dalam video tergambar jelas puluhan polisi berpakaian seragam. Sebagian di antara mereka mengenakan seragam mirip Densus 88, serbahitam. Ada juga polisi berseragam Brigade Mobil. Mereka menenteng senjata laras panjang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan, Kepolisian sedang menyelidiki dugaan kekerasan seperti terlihat di dalam video tersebut. Dia berjanji akan menindak tegas siapa pun polisi yang terbukti melanggar hukum.
Boy mengatakan, peristiwa di dalam video tersebut diduga terjadi pada 2007 lalu, ketika Satuan Tugas Pengamanan sedang menggelar operasi. Namun, Boy belum memastikan pelaku kekerasan tersebut apakah merupakan personel Densus 88. "Bisa satuan-satuan lain. Densus itu tidak selalu sendiri, ada unsur satuan lain dalam melakukan kegiatan," kata Boy, Senin kemarin.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita Populer:
Soekarwo Lantik Bupati Termuda Indonesia
Timwas Century Terima Banyak Informasi dari Anas
Polri: Video Kekerasan Densus 88 Terjadi 2007
Ini Tokoh-tokoh yang Mengilik Anas Soal Century
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
21 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
23 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya