Anggota Anshor Jawa Tengah Bebas Tentukan Pilihannya

Reporter

Editor

Jumat, 13 Agustus 2004 12:22 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Gerakan Pemuda (GP) Anshor Wilayah Jawa Tengah tidak akan membuat keputusan yang menginstruksikan kadernya memilih calon presiden tertentu . Ketua Pengurus Pusat (PP) GP Anshor memberikan keleluasaan kepada pengurus wilayah untuk menetapkan sendiri pilihannya.Ketua Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Tengah, Mufied Rahmad mengatakan organisasinya tidak akan memberikan dukungan organisasional termasuk kepada Ketua PB NU, Hasyim Muzadi yang menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri."Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dan kader GP Anshor Jawa Tengah untuk menentukan pilihannya sendiri. Kami yakin, mereka sudah punya pilihan sendiri sehingga tidak perlu organisasi yang menetapkan pilihan dengan membuat instruksi," ujar Mufied Mufied menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor, Syaifullah Yusuf, menyerahkan kepada kader Ansor di tingkat wilayah dan cabang seluruh Indonesia untuk menentukan pilihan masing-masing dalam pemilihan presiden putaran kedua. Syaifullah menyatakan Ansor tetap berpedoman pada keputusan muktamar dan keputusan PBNU yang menegaskan konsistensi khittah 26. Menurut Mufied, pemihakan kepada capres tertentu dengan memberikan dukungan secara organisatoris justru tidak akan menguntungkan GP Anshor. Dia mengatakan baik Mega-Hasyim maupun SBY-Kalla tidak berani menjamin merekalah yang memenangkan putaran kedua bulan September nanti. "Wong tidak ada jaminan kalau yang memang itu capres ini atau itu kok. Nanti malah repot kalau Anshor ikut-ikutan mendukung secara organisasi," katanya.Kader dan anggota Anshor Jawa Tengah diakuinya sudah mampu untuk menentukan pilihan. Bahkan menurut Mufied, anggota Anshor juga dapat membedakan apa sesungguhnya makna perubahan sebagaimana yang menjadi isu utama capres tertentu maupun status quo yang kerap diasosiasikan sebagai representasi dari calon presiden lainnya. "Semuanya sudah tahu apa itu perubahan, apa itu status quo kok. Jadi untuk apa harus membuat keputusan untuk mendukung capres tertentu," tukas Mufied.Menurut caleg terpilih DPR dari PKB ini, meski secara organisatoris GP Anshor merupakan bagian dari Nahdatul Ulama yang ketua umumnya tengah berebut kursi wakil presiden namun hal itu juga bukan jaminan anggota Ashor memilihnya. Menurut dia, ada banyak kriteria bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. "Cara mendukungnya kan bermacam-macam, tidak mesti harus dikemukakan secara terbuka lah," kata dia lagi.Imron Rosyid - Tempo News Room

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

2 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Dubes RI Resmikan Pesantren Pertama NU di Jepang

3 hari lalu

Dubes RI Resmikan Pesantren Pertama NU di Jepang

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi meresmikan pesantren pertama Nahdlatul Ulama (NU)

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

47 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

28 Februari 2024

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

20 Februari 2024

Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

15 Februari 2024

Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

Melihat hasil quick count Pemilu 2024, masih adakah kemungkinan putaran kedua Pilpres 2024? Berikut ini penjelasan lengkap terkait ketentuannya.

Baca Selengkapnya

Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

14 Februari 2024

Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

Salah satu opsi yang mungkin terjadi dalam Pemilu Pilpres 2024 adalah pelaksanaan pemungutan suara dua putaran. Ini syarat pilpres dua putaran.

Baca Selengkapnya