Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Djoko Suyanto, tidak mau menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum, yang mengundurkan diri. Dia lebih memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai menteri.
"Saya bukan kader Demokrat, saya bukan orang Demokrat, (saya) tidak boleh," kata Djoko seusai mengikuti Sidang Paripurna Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2013.
Menurut Djoko, yang pantas menjadi Ketua Umum Demokrat adalah kader dari partai berlambang Mercy tersebut. Djoko berulang kali menegaskan bahwa dia bukanlah kader Demokrat.
"Saya masih konsentrasi (sebagai menteri). Tugas bidang Polhukam itu berat," kata dia sambil berlalu meninggalkan wartawan.
Adapun nama Djoko muncul sebagai salah satu figur yang disebut layak menjadi Ketua Umum Demokrat. Figur lain yang juga pernah disebut adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Pekan lalu, Anas menyatakan diri mundur dari Demokrat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka dalam kasus korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan proyek Hambalang dan proyek lainnya. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
