TEMPO.CO, Bandung - Ketua tim pemenangan Rieke-Teten, Tubagus Hasanuddin, menuding dana bantuan desa yang dikucurkan pemerintah Jawa Barat adalah politik uang yang menguntungkan Gubernur Ahmad Heryawan alias Aher.

"Inkumben telah menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi dan membeli konstituen dengan cara menurunkan uang negara melalui APBD," kata Tubagus yang juga Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di markas DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Bandung, Rabu, 27 Februari 2013.

Tubagus mengklaim PDIP mengantungi bukti penyaluran dana bantuan desa itu berikut pengakuan penerimanya. "Mereka siap bertestimoni, menyatakan uang ini diturunkan asal nyoblos nomor empat," kata Tubagus. Pasangan nomor empat adalah Aher-Deddy Mizwar.

Tubagus mengaku, juga mengantungi bukti bahwa dana bantuan Rp 100 juta per desa dicairkan antara 13 Februari 2013 sampai 22 Februari 2013. Dia menunjukkan empat lembar salinan Daftar Lampiran SPM Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Program Fasilitasi Infrastruktur Perdesaan untuk Kabupaten Cirebon, Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kota Banjar. Dalam contoh data itu terpampang nama bank penyalur dana itu, nomor rekening dan pemegang rekening penerima dana bantuan desa. "Ini sampel saja," katanya.

Tubagus mengatakan, pihaknya sudah meminta agar penyaluran dana bantuan desa itu dilakukan setelah pemilihan gubernur rampung, jauh sebelum masa kampanye. Soal itu sempat jadi polemik di sejumlah media pada awal Februari lalu.

"Modus penyaluran uang itu kira-kira begini, calon gubernur inkumben berkeliling ke desa-desa, mengumpulkan kades, menyampaikan dalam waktu dekat segera akan diturunkan Rp 100 juta (bantuan desa itu) atas jasa yang bersangkutan," kata Tubagus. "Itu kita rekam," katanya.

Dia mengklaim, PDIP sudah mengantungi bukti pencairan duit itu dari 45 desa yang tersebar di Jawa Barat.

Tubagus mengatakan, akan membawa soal itu berikut temuan lainnya ke Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa pemilu. Dia mengklaim, semua saksi soal itu siap bersaksi.

Ketika diminta konfirmasi, juru bicara pemerintah Jawa Barat yang juga Kepala Biro Humas, Umum, dan Protokol, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah membantah bantuan desa itu adalah politik uang.

"Tidak ada alasan dan motif politik apapun soal pencairan dana itu," katanya. Ruddy menjelaskan setelah Perda tentang bantuan desa disahkan, tidak ada alasan untuk tidak mencairkan dana sepanjang persyaratan teknis pencairan telah dipenuhi. Bantuan desa itu pun, kata Ruddy, tidak signifikan karena hanya dikucurkan untuk 45 desa. Di seluruh Jawa Barat ada 5.316 desa.

AHMAD FIKRI

Berita Terpopuler:
Java Heat, Film Perpaduan Indonesia dan Amerika
Di Oscar, Jennifer Lawrence Kuasai Media Sosial
Joko Pekik Sumbang Lukisan untuk Banjir Wonogiri
Zero Dark, Penyiksaan dan Perburuan dalam Gelap
Daniel Day Lewis Mendapatkan Oscar ke Tiga Kalinya