TEMPO Interaktif, Jakarta:Hak interpelasi anggota dewan akan diajukan ke pimpinan DPR, Kamis (9/1) besok. Sedianya, hak itu akan dipakai untuk menanyakan sejumlah masalah kepada pemerintah, yakni tentang kekalahan dalam kasus Sipadan Ligitan, konsep pemerintah dalam menjaga pulau di perbatasan, dan untuk mendapatkan data yang jelas mengenai pulau kecil yang tidak diurusi pemerintah. Dari semua agenda itu, Yang paling utama adalah mempertanyakan konsep pertahanan negara, kata Arif Mudatsir, angota Komisi I dari Fraksi Persatuan Pembangunan dia, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (8/1). Ditambahkan, hingga saat ini, anggota yang telah melakukan tanda tangan pengajuan hak interpelasi ada 41 orang. Targetnya, saat diajukan kepada pimpinan dewan besok, jumlah tersebut mencapai 50 buah Mudatsir berharap, setelah diajukan ke pimpinan, pada tanggal 13 Januari mendatang bisa diagendakan dalam Badan Musyawarah sehingga dapat dibicarakan dalam Sidang Paripurna. Kita ingin, jika itu terlaksana, maka harus Presiden langsung yang menjelaskannya sehingga rakyat jadi tahu ada apa sebenarnya, paparnya. Sementara itu, pimpinan DPR menyatakan pihaknya juga akan mengadakan rapat konsulitasi dengan pemerintah. Hal itu diungkap salah satu wakil ketuanya, A.M. Fatwa. Dalam rapat ini, mereka juga akan menanyakan soal Sipadan Ligitan, perjanjian damai dengan GAM, dan soal lain, seperti divestasi Indosat, dan berbagai kenaikan harga yang terjadi. Menanggapi hal itu, Mudatsir menyatakan bahwa rapat konsultasi merupakan hak pimpinan dewan. Namun, angota juga memiliki hak interpelasi untuk menanyakan langsung persoalan Sipadan Ligitan. Kalau pemerintah tidak datang saat kita menggunakan hak interpelasi, ya, terserah. Yang penting, rakyat tahu yang terjadi, katanya. Saat mengajukan hak interpelasi, Mudatsir menyatakan ia akan bersama Effendi Choiri dari Fraksi Kebangkitan bangsa dan Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi. Sementara, beberapa nama yang telah melakukan tanda tangan, antara lain, Djamaluddin Ahmad, Arif Mudatsir, Rusdi Hamka, Achmad muqowwam dari FPP, Haryanto Tasalam dari PDI P, Happy Bone Zulkarnaen dari FPG, Djoko Susilo dan Hidayat Nurwahid dari Fraksi Reformasi, Effendi Choirie dan Chotibul Imam Wiranu dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, serta Ahmad Sumargono dari Fraksi PBB. (Andi Dewanto Tempo News Room)