Razia yang dilakukan pasukan gabungan TNI-Polri terhadap warga yang akan keluar dari Distrik Kwamki Lama, (1/12). Razia ini dilakukan untuk mencari amunisi, dokumen Papua merdeka, dan benda-benda lain yang dianggap terlarang. Tempo/Tjahjono Ep
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua yang baru terpilih 29 Januari lalu, Lucas Enembe, menilai wacana penambahan pasukan militer di Bumi Cendrawasih tak akan menyelesaikan gangguan keamanan di sana. "Saya punya pengalaman semakin banyak tentara masuk, maka mereka (kelompok bersenjata) di Papua akan senang dan berpesta," kata Lucas dalam diskusi bertema Pemekaran Wilayah Papua di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2013.
Menurut Lucas, tindakan represif dengan mengandalkan kekuatan senjata dan tentara tak akan menyelesaikan persoalan keamanan di Papua. Operasi militer dari TNI pun dinilai tak akan bisa mematahkan perlawanan kelompok bersenjata. Alasannya, kondisi geografis Papua yang mayoritas hutan sulit dijangkau pasukan TNI, tetapi dengan mudah bisa diakses oleh mereka.
Penambahan pasukan yang juga diikuti penambahan senjata, kata Lucas, justru menguntungkan kelompok bersenjata. Mereka dengan mudah bisa mencuri senjata itu sehingga menambah amunisi untuk melakukan perlawanan. "Alam sudah melatih mereka sehingga lebih menguasai wilayah."
Lucas mengatakan cara terampuh untuk menyelesaikan ancaman keamanan di Papua adalah melalui pendekatan pembangunan dan kesejahteraan. Menurut dia, selama ini masyarakat Papua sering mengeluh perihal besarnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Akses masyarakat terhadap fasilitas publik seperti jalan, puskesmas, dan sarana pendidikan yang layak juga masih rendah.
Dia menyarankan pemerintah untuk lebih memperioritaskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pelaksanaan otonomi khusus saja, kata Lucas, tak cukup untuk memperbaiki keadaan di Papua. "Bukan hanya otonomi khusus, tapi perlu perlakuan khusus."
Pemerintah pusat, menurut Lucas, harus segera membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Pemerintah pusat juga diminta memproteksi pelaksanaan otonomi dan bersungguh-sungguh mendampingi pemerintah Papua melakukan percepatan pembangunan. "Otonomi khusus harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, murni, dan konsekuen."
