Papua Kisruh, Dana Otonomi Khusus Harus Diaudit

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 26 Februari 2013 10:39 WIB

TEMPO/ Tjahjono Ep Eranius

TEMPO.CO, Jakarta - Kekisruhan Papua dianggap tidak bisa selesai dengan hanya pendekatan keamanan, tetapi juga dengan kesejahteraan. Menurut pengamat keamanan dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darmaputra, dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua harus diaudit karena dana ini berperan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun kurang terdengar pemanfaatannya.

“Dana otsus perlu diaudit, itu benar untuk kesejahteraan masyarakat Papua atau untuk membungkam pemerintah daerah,” kata Rizal ketika dihubungi, Selasa, 26 Februari 2013. Rizal menuturkan, jika benar-benar dana otsus dimanfaatkan, pemberontakan di Papua bisa dihindari. Dia memprediksi ada ketimpangan pemerataan dana otsus antara pemerintah daerah dan masyarakat yang menerima.

Menurut Rizal, konflik keamanan di Papua yang saat ini kabarnya digerakkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh beberapa periode yang lalu. Saat itu, GAM menginginkan kekuasaan dalam pemerintahan, sedangkan OPM sudah mendapatkan wewenang melalui otonomi khusus.

“OPM berbeda dengan GAM yang dulu, ini ada apa?” kata Rizal. Dia menuturkan, ada evaluasi yang menyeluruh mulai dari otonomi khusus, pendanaan, hingga mekanisme pengamanan Papua untuk mencari solusi yang tepat di wilayah timur Indonesia itu.

Kamis pekan lalu, delapan anggota TNI meninggal akibat ditembak kelompok separatis Papua. Satu orang ditembak di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, sementara tujuh orang lainnya ditembak di Distrik Sinak, Kabupaten Empat. Sedangkan empat warga sipil juga ditembak.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, status Papua masih tertib sipil. Maka, seluruh upaya penyelidikan dan penanganan insiden penembakan sejumlah anggota TNI dan warga sipil sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian.

Sejak tahun 2006, pemerintah pusat dan DPR RI menganggarkan dana otonomi khusus selain dana infrastruktur. Pada tahun 2012, Papua mendapatkan dana otsus senilai Rp 3,83 triliun, sementara pada tahun ini pemerintah menganggarkan dana otsus Papua Rp 4,3 triliun.

SUNDARI

Berita terpopuler lainnya:
Julia Perez Resmi Dinyatakan Buron
Saan Mustopa: Anas Bukan Lagi Kader Demokrat

Beda Soeharto dan SBY Soal Cara Urus Partai

Mantan Auditor Bank Century Temui Anas

Raffi Ahmad Dilaporkan Orang Ini ke BNN

Pelapor Raffi Ahmad Dapat Informasi dari Artis

Vena Melinda Gugat Cerai Suami

Berita terkait

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

25 April 2016

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.

Baca Selengkapnya

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

25 April 2016

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.

Baca Selengkapnya

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

24 April 2016

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

8 September 2015

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

11 Agustus 2015

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.

Baca Selengkapnya

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

11 Agustus 2015

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

10 Agustus 2015

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

10 Agustus 2015

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.

Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

10 Agustus 2015

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca Selengkapnya

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

10 Agustus 2015

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.

Baca Selengkapnya