TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menilai wajar keberatan Amerika Serikat atas beberapa putusan Pengadilan HAM di Indonesia yang memutus bebas beberapa tersangkanya. Tapi, segala keputusan tersebut merupakan wewenang pengadilan di Indonesia, sehingga tidak ada satu pun pihak yang bisa mengintervensinya. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri, Noer Hassan Wirajuda, Menteri Koordinasi Politik Keamanan ad interim Hari Sabarno, dan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sesaat sebelum mengikuti sidang kabinet di Gedung Sekretariat Negara, Kamis siang (12/8).Menurut Menlu, pemerintah akan mencatat keberatan atau protes dari AS itu. Ia menyatakan, setiap orang atau negara lain boleh menilai apa saja mengenai putusan tersebut. "(Tapi) kita kan tidak harus sependapat dengan itu," katanya. Hassan menilai, keberatan tersebut bukan merupakan suatu bentuk intervensi negara lain dalam proses peradilan di Indonesia. "Mereka menilai hasil akhirnya," katanya. Jadi dia menganggap wajar keberatan tersebut. Apalagi berbagai kasus HAM yang terjadi di Indonesia, sejak awal sudah menjadi perhatian luas masyarakat internasional. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mempersilahkan Amerika Serikat memberikan komentar atas putusan tersebut. "Setiap orang boleh saja komentar," katanya. Tapi, lanjut dia, itulah realita hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau memang tidak bisa dibuktikan bahwa seseorang melakukan pelanggaran HAM, bagaimana bisa diputuskan bersalah. "Itu hukum yang ditegakkan. Masuk peradilan, ada hakim ada penuntut," katanya. Menurut dia, apapun keputusan pengadilan Indonesia, adalah urusan di dalam negeri ini. Dia mempertanyakan, apakah ada warga negara Amerika yang juga dikenai pelanggaran HAM di sini. "Amerika harus mengurus negaranya saja," katanya. Pemerintah sendiri, kata dia, tidak pernah melakukan intervensi atas proses dan putusan pengadilan, karena itu adalah wilayah dan wewenang yudikatif. Sedangkan Yusril mengatakan, apapun putusan pengadilan harus dihormati semua pihak, betapapun ada perasaan atau pendapat ketidaksetujuan. Tugas departemennya, hanya membentuk pengadilan HAM yang independen dan lepas dari intervensi pihak manapun juga. Yura Syahrul ? Tempo News Room