TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Eksekutif Imparsial, Munir, mengecam putusan majelis hakim pengadilan HAM ad hoc yang memvonis bebas Mayjen (Purn) Pranowo pada Selasa (10/8) lalu. Pranowo yang dituntut lima tahun penjara, didakwa telah melakukan pelanggaran HAM berupa perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Menurut Munir, keputusan bebas tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemajuan dalam independensi sistem peradilan di Indonesia. "Artinya pengadilan gagal digunakan sebagai alat untuk menghukum, mem-punish, dan memastikan kejadian itu tidak (akan) terjadi lagi," katanya ketika dimintai komentar Tempo News Room di kantor LBH Jakarta, Rabu (11/8).Munir khawatir bahwa bebasnya Pranowo dan terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM Timtim, merupakan sinyal baru adanya ancaman yang mungkin dihadapi masyarakat dari kekerasan negara yang tidak dihukum. "Pembebasan para jenderal ini bisa menjadi legitimasi bahwa masyarakat akan mengalami kekerasan lagi. Itu yang paling serius," ujarnya sengit.Menurut Munir, pernyataan hakim yang mengatakan bahwa kasus Tanjung Priok sudah kadaluarsa karena berumur 16 tahun, adalah salah besar. Untuk kasus pidana umum yang diatur dalam KUHP, menurutnya, kadaluarsa setelah berumur 30 tahun. "Kasus extra ordinary crime, crime against humanity itu tidak ada masa kadaluarsanya. Ngga benar itu 16 tahun sudah kadaluarsa," tukasnya.Mengenai pendapat hakim yang mengatakan bahwa kasus Pranowo adalah pelanggaran HAM biasa, menurut Munir, juga merupakan salah besar. Menurutnya, pelanggaran HAM berat merupakan hasil terjemahan dari extra ordinary crime yang diatur dalam dalam Roma Statuta. "Itu hakimnya harus sekolah, ngga ada yang namanya pelanggaran HAM biasa," katanya. Menurutnya yang ada hanyalah kejahatan biasa dan pelanggaran HAM berat.Tito Sianipar - Tempo News Room